JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Update hari ini, dikabarkan bahwa keempat Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri dan BSI mencairkan dana bansos BPNT tahap 4 alokasi Mei-Juni pada 5 Juni 2024.
Masih terdapat beberapa KPM yang sudah menerima dana Rp400.000 dan terdapat pula yang belum mendapatkannya.
Jumlah dana yang didaptkan KPM sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan 2 bulan sekali dengan total Rp400.000. Sehingga, dalam setahun akan menerima 6 kali penyaluran.
Hal ini dikarenakan pencairan KKS di keempat Bank Himbara dilakukan secara
bertahap, meskipun penjadwalan serentak.
Namun, dikabarkan bahwa hari ini keempat Bank Himbara tersebut akan dicairkan.
Sehingga, pastikan untuk memeriksa rekening KKS pagi ini hingga nanti malam.
Meskipun dibeberapa daerah melaporan KPM telah menerima bansos sebesar
Rp400.000, itu menandakan bahwa dana BPNT sudah mulai dicairkan.
Hanya saja menunggu waktunya di beberapa wilayah karena dilakukan secara
bertahap tergantung mekanisme yang dilakukan pemerintah wilayah masing-masing.
Ada baiknya untuk memeriksa status penerima BPNT melalui laman resmi Kemensos.
Hal ini bertujuan untuk mehgetahui apakah Anda layak mendapatkan BPNT.
Berikut cara untuk memeriksa status penerima bansos pencairan BPNT tahap 4 Mei-Juni:
- Masuk ke laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Isi nama lengkap dan alamat lengkap seperti provinsi, kota, kecamatan, desa sesuai dengan KTP.
- Isi kolom kode capctha yang tertera.
- Klik 'Cari Data'.
Secara otomatis layar akan tertera sebuah informasi. Apabila Anda termasuk KPM
penerima, akan ada informasi berisi status penerima, jadwal bantuan.
Sementara, apabila bukan termasuk penerima akan ada tulisan yang tertera bahwa
"Tidak Terdapat Peserta".
Jika berstatus sebagai KPM, disarankan untuk selalu memeriksa rekening KKS
secara bertahap untuk memastikan dana BPNT Rp400.000 sudah masuk.
Namun, jika Anda mengalami kesulitan segera meminta bantuan kepada Pendamping
Sosial yang ada di daerah masing-masing.
Sebagai informasi, bansos BPNT diberikan kepada KPM dengan kondisi ekonomi 25% terendah di wilayahnya.
Untuk berstatus menjadi KPM, harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya dengan bergabung ke saluran WhatsApp Poskota.co.id. GABUNG DISINI