JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tingkat kredit macet merupakan indikator penting dalam sektor keuangan, terutama dalam konteks pinjaman online (pinjol). Pada awal tahun 2024, sejumlah provinsi di Indonesia mengalami tingkat kredit macet pinjol yang meningkat, hal tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola keuangan mereka.
Pada masa seperti, dimana semua harga kebutuhan pokok dan penunjang kehidupan lainnya terus merangkak naik. Masyarakat terus memutar otak untuk menjalani dan menyambung hidup.
Termasuk dengan melakukan pinjaman melalui layanan pinjol. Pinjol hadir sebagai alternatif untuk menambal keperluan masyarakat.
Namun karena kurangnya pemahaman serta kemampuan membayar membuat masyarakat masih banyak yang menunggak pelunasan hingga menjadi kredit macet.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan hingga Februari 2024, terdapat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki tunggakan kredit macet tertinggi.
OJK mengkategorikan penyaluran dana cukup sehat jika berada maksimal di angka 5 persen. Berdasarkan indikator tingkat wapresentasi 90 hari (TWP90) industri fintech lending dan juga pinjol masih cukup stabil dan diangka 2,95 persen.
Pada bulan Februari 2024, terdapat Rp1,79 triliun dana yang berasal dari 494 ribu lebih pengguna mengalami tunggakan lebih dari 90 hari baik perseorangan maupun perusahaan.
Jika disusun berdasarkan provinsi di Indonesia, Jawa Barat memiliki jumlah tunggakkan senilai Rp650 miliar dengan besaran TWP90 diangka 3,90 persen dengan dana pinjaman Rp16,68 triliun.
Pada posisi kedua, ditempati oleh DKI Jakarta dengan jumlah tunggakan Rp331 miliar. Nilai TWP90 tercatat diangka 3,09 persen dan dana pinjamam sebesar Rp10, 72 triliun.
Disusul oleh Jawa Timur dengan besaran Rp218 miliar tunggakan dan mencatat TWP90 sebesar 2,78 persen serta angka penyaluran dana di 7,85 triliun.
Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Tengah dan Banten yang memiliki jumlah tunggakan pinjol diangka Rp132 miliar. Untuk Jateng angka TWP90 berada di 2,73 persen dengan pinjaman sebesar Rp4,81 triliun.
Sedangkan Banten, TWP90 di angka 2,61 persen dan perputaran dana di Rp5,07 triliun.
Selanjutnya, ada wilayah NTB dan Sumatra Selatan dengan jumlah tunggakan diangka Rp31 miliar. Untuk NTB nilai TWP90 berada di 5,71 persen atau yang tertinggi denga perputaran uang di Rp547 miliar.
Sementara Sumsel, nilai TWP90 di 2,75 persen dengan perputaran uang Rp1,14 triliun.
Posisi dua terakhir ditempati oleh DI Yogyakarta dengan jumlah tunggaklan Rp30 miliar dengan TWP90 3,28 persen seeta perputaran uang diangka Rp907 miliar.
Pada posisi terakhir di ranking 10 besar ditempati oleh Kalimantan Timur dengan jumlah tunggakkan pinjaman sebesar Rp19 miliar dengan TWP90 2,39 persen dan perputaran uang di Rp792 miliar.
Berdasarkan pemaparan diatas, memperlihatkan masih banyaknya masyarakat yang menunggak dan tidak mampu membayar pinjaman dana pada aplikasi pinjol.
Untuk itu berbijaklah menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut demi keamanan dan kenyamanan bersama di masa yang akan datang.
(Raihan Ali Putra Santoso)
