DELAPAN hakim konstitusi MK (Mahkamah Konstitusi) sudah bersidang maraton selama kurang lebih satu bulan untuk mengadili gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan dari tim Paslon 01 (Anies-Muhaimin) dan paslon 03 (Ganjar-Mahfud).
Senin 22 April menjadi saat yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat Indonesia yakni pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. Sebelumnya, hasil Pilpres sudah diumumkan 20 Maret oleh KPU, dengan paslon 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming diputuskan menjadi pemenang Pilpres 2024.
Dalam perjalanan sidang sudah menghadirkan bukti-bukti, termasuk keterangan saksi, ahli dan para Menteri. Bagaimana prediksi putusan MK terkait Pilpres 2024? Itulah pertanyaan yang ada di benar seluruh rakyat Indonesia yang memperhatikan kasus untuk menentukan masa depan negara ini.
Aturan yang ada, berdasarkan Pasal 77 UU MK, juncto Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 ada tiga jenis, yaitu: 1) Permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), 2) Permohonan dikabulkan; atau 3) Permohonan ditolak.
Denny Indrayana meyakini, MK tidak akan memutuskan permohonan tidak dapat diterima, karena permohonan Paslon 01 dan 03 jelas memenuhi syarat formil untuk diputuskan pokok permohonannya.
Perlu diingat permintaan (petitum) dalam gugatan atau permohonan itu datang dari Paslon 01 (Anies-Muhaimin) dan paslon 03 (Ganjar-Mahfud).
Petitum Paslon 01, meminta MK agar mendiskualifikasi Paslon 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), lalu pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres hanya antara Paslon 01 dan 03 saja, ATAU hanya mendiskualifikasi cawapres Gibran Rakabuming Raka, lalu PSU Pilpres dengan mengikutsertakan Prabowo Subianto dengan cawapres pengganti Gibran.
Lantas, Petitum Paslon 03, mendiskualifikasi Paslon 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), lalu pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres hanya antara Paslon 01 dan 03 saja.
Banyak pendapat beredar, bahwa putusan MK itu akan berkisar pada empat kemungkinan, pertamaMK menolak seluruh permohonan, lantas hanya memberikan catatan dan usulan Perbaikan Pilpres. Artinya Paslon Prabowo-Gibran akan diputuskan sebagai pemenang.
Kedua, mengabulkan seluruh permohonan penggugat, artinya MK mengabulkan diskualifikasi Paslon 02 Prabowo-Gibran, dan melakukan PSU hanya di antara Paslon 01 dan 03. Namun, ini sulit terjadi.
Ketiga, MK mengabulkan sebagian permohonan, yaitu mendiskualifikasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian Prabowo dapat kembali ikut Pemungutan Suara Ulang dengan pasangan cawapres yang baru. Ini menjadi kemungkinan, tapi tak mudah.
Kempat, MK mengabulkan sebagian Permohonan, yaitu membatalkan kemenangan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, dan melantik hanya Cawapres Prabowo Subianto, lalu memerintahkan dilaksanakannya pemilihan cawapres yang dilakukan oleh MPR.
Selain itu, berkembang pula bahwa MK dalam aturan yang ada diberi kesempatan untuk membuat putusan di luar permohonan yang ada, ini disebut putusan Ulta Petita. Kiranya soal pengangkatan Wakil Preiden pendamping Prabowo (bila dimenangkan) bisa dilakukan oleh MPR. Kalangan PDIP tak keberatan kalau Prabowo yang menang, dengan catatan Gibran didiskualifikasi.
Bagaimana pun putusan MK kali ini sangat ditunggu-tunggu, dan diharapkan akan memberikan putusan yang adil sekaligus bisa untuk menentukan perbaikan masa depan Negara RI, yang kondisinya makin runyam, demokrasi makin anjlok, akibat cawe-cawe Presiden Jokowi.
Putusan MK yang diharapkan tentulah yang memberi pencerahan, memberikan arah Pemilu yang jurdil, tidak adanya keberpihakan oleh Presiden, memberikan perbaikan ke depan denan menjauhkan Pemilu yang berbiaya mahal, dan jor-joran serangan fajar, serta tebaran bansos gila-gilaan yang merusak demokrasi ke depan. (**)