Ia menilai ada intervensi Presiden Jokowi selaku pemegang kekuasaan untuk melanggengkan Gibran maju sebagai Cawapres pada Pemilu 2024 lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mulai dari proses pencalonan dimana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dri anak Presiden Jokowi," katanya.
Selain itu, Syahrul menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) bermasalah dalam proses Pemilu 2024, karena sering menyalahi kode etik.
"Kemudian mulai dari KPU yang sudah dinyatakan melanggar kode etik," tukasnya.
Diberitakan Poskota.co.id sebelumnya, ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa, 5 Maret 2024.
Pantauan Poskota.co.id di lokasi, massa dari berbagai elemen menggeruduk gedung DPR dengan maksud menyampaikan aspirasi soal Pemilu 2024.
Massa menuntut indikasi adanya kecurangan Pemilu 2024 segera dibuka. Mereka berharap DPR mau bersuara soal proses Pemilu 2024 yang dinilai carut marut.
Di atas mobil komando, orator aksi menyampaikan bahwa kecurangan Pemilu 2024 ini merupakan ulah dari Presiden Jokowi. Pasalnya Presiden Jokowi bisa melakukan apa saja.
"Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah," kata orator aksi.
Selain itu, massa aksi menilai Presiden Jokowi telah menghalalkan segala cara untuk membangun dinasti politik di Indonesia, satu di antaranya melanggengkan Gibran sebagai Cawapres yang disebut tidak sesuai konstitusi MK.
"Kami gelisah dengan adanya kecuranhan dalam pemilu 2024. Ini akan menciderai bangsa, terutama generasi-generasi seterusnya," sambung orator.
Massa aksi terus menyampaikan kegelisahan mereka. Dari tengah-tengah aksi, santer terdengar tuntutan agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan.(Pandi Ramedhan)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
