Gelombang Tolak Pemilu Curang Terus Bergulir, Anggota DPR Minta Partai Pemenang Tak Takut

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gelombang pergerakan unjuk rasa (unras) yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terkait indikasi adanya kecurangan pemilu 2024, terus bergulir

Hari ini, Selasa (5/3/2024) massa dari berbagai elemen kembali unras di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka kembali menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan.

Permintaan pemakzulan oleh berbagai elemen masyarakat itu bukan tanpa dasar. Melainkan masyarakat sudah gerah dengan kondisi bangsa yang dinilai sudah carut marut.

Ditambah lagi, Presiden selaku pemegang kekuasaan yang seharusnya berperan penting terkait kondisi sosial maupun politik, justru malah diindikasi menjadi sumber masalah.

Sekarang ini, hak angket terus digalakkan di tengah kondisi politik bangsa. Pasalnya dalam proses pemilu 2024 ini, dinilai banyak indikasi kecurangan yang terstruktur dan sistematis.

Massa dari berbagai elemen yang sudah gerah terus menuntut transparansi dalam proses pemilu 2024. Bahkan masyarakat menuntut agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan.

Sebab dalam hal ini, Presiden selaku pemegang kekuasaan seharusnya menjadi cerminan dalam proses pemilu yang seharusnya berakhir indah. Hanya saja, gelombang penolakan pemilu 2024 justru terus bergulir.

Terkait hak angket ini, anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengatakan, fraksi PKS telah menggulirkan hak angket. Selain PKS, PKB dan PDI-P juga mengusulkan itu.

Syahrul menuturkan usulan hak angket itu dilakukan saat menggelar sidang paripurna.

"Kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari Fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket. Ada PDI-P tadi menyuarakan, ada PKB, tiga tadi (termasuk PKS)," katanya kepada wartawan di tengah unras berlangsung, Selasa (5/3/2024).