JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gelombang pergerakan unjuk rasa (unras) yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terkait indikasi adanya kecurangan pemilu 2024, terus bergulir
Hari ini, Selasa (5/3/2024) massa dari berbagai elemen kembali unras di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka kembali menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan.
Permintaan pemakzulan oleh berbagai elemen masyarakat itu bukan tanpa dasar. Melainkan masyarakat sudah gerah dengan kondisi bangsa yang dinilai sudah carut marut.
Ditambah lagi, Presiden selaku pemegang kekuasaan yang seharusnya berperan penting terkait kondisi sosial maupun politik, justru malah diindikasi menjadi sumber masalah.
Sekarang ini, hak angket terus digalakkan di tengah kondisi politik bangsa. Pasalnya dalam proses pemilu 2024 ini, dinilai banyak indikasi kecurangan yang terstruktur dan sistematis.
Massa dari berbagai elemen yang sudah gerah terus menuntut transparansi dalam proses pemilu 2024. Bahkan masyarakat menuntut agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan.
Sebab dalam hal ini, Presiden selaku pemegang kekuasaan seharusnya menjadi cerminan dalam proses pemilu yang seharusnya berakhir indah. Hanya saja, gelombang penolakan pemilu 2024 justru terus bergulir.
Terkait hak angket ini, anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengatakan, fraksi PKS telah menggulirkan hak angket. Selain PKS, PKB dan PDI-P juga mengusulkan itu.
Syahrul menuturkan usulan hak angket itu dilakukan saat menggelar sidang paripurna.
"Kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari Fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket. Ada PDI-P tadi menyuarakan, ada PKB, tiga tadi (termasuk PKS)," katanya kepada wartawan di tengah unras berlangsung, Selasa (5/3/2024).
Sementara, dua partai lain yakni Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kata Syahrul, secara umum mengikuti hak angket tersebut.
"Ada dua partai yakni Nasdem dan PPP saya katakan tadi kebetulan tidak hadir juru bicaranya ketika interupsi paripurna, kami tidak menemukan dua partai ini," kata Syahrul
"Dan secara umum pasti mereka juga setuju, karena mereka merasakan bahwasanya banyak sekali kecurangan, banyak indikasi ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024," tambahnya.
Syahrul mengatakan usulan hak angket digulirkan lantaran indikasi kecurangan pemilu 2024 jelas terlihat. Bahkan kecurangan terjadi jauh sebelum pemilu 2024 dimulai.
Lebih jauh dalam hak angket ini, ia berharap partai pemenang tidak ragu untuk mengambil langkah yang sama. Hal tersebut, ucap dia, juga sebagai bentuk pengawasan sebagai perwakilan rakyat.
"Apalagi sebagai anggota dewan hak dia untuk mengawasi, tugas anggota dewan ini mengawasi, kalau dia tidak merasa salah kenapa takut gitu," ucapnya.
"Kita yang merasa ada kesalahan kan boleh mencurigai itu karena ada indikatornya, indikasinya, begitu. Maka yang berada di pihak yang disana (partai pemenang) tidak usah takut. Apalagi tugas dia sebagai anggota dewan dan itu hak konstitusi," tambahnya.
Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa (unras) di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Pantauan di lokasi massa dari berbagai elemen menggeruduk gedung perwakilan rakyat itu dengan maksud menyampaikan aspirasi.
Massa menuntut agar indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024 segera dibuka. Mereka berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mau bersuara soal proses pemilu 2024 yang dinilai carut marut.
Di atas mobil komando, orator aksi menyampaikan bahwa kecurangan pada pemilu 2024 ini merupakan ulah dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya Presiden selaku pemegang kekuasaan yang bisa melakukan apa saja.
"Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah," kata orator aksi.
Selain itu, massa aksi menilai Jokowi telah menghalalkan segala cara untuk membangun dinasti politik dengan cara yang tidak benar.
Salah satunya melanggengkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang disebut tak sesuai dengan konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami gelisah dengan adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Ini akan mencederai bangsa, terutama generasi-generasi seterusnya," sambung orator.
Massa aksi terus menyampaikan kegelisahan mereka. Salah satu yang paling santer terdengar yakni pemakzulan Joko Widodo. Massa menuntut agar Jokowi segera dimakzulkan. (Pandi)
