Dibahas Jokowi di Istana, Tom Lembong Kritisi Kebijakan Makan Siang Gratis

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tom Lembong mengkritik rencana kebijakan makan siang gratis yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam sidang kabinet di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Menurut Co-Captain Timnas AMIN ini, kebijakan makan siang gratis hanya demi memenuhi keinginan politik dan tidak memiliki perhitungan matang secara teknokratis.

"Kebijakan nutrisi ini kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, yang berlandaskan hitungannya transparan dan data fakta realita. Semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," kata Tom Lembong di Rumah Perubahan, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (28/2/2024).

Tom juga menyebut kebijakan makan siang gratis tak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Ia membandingkan dengan kebijakan Timnas AMIN yang menggulirkan konsumsi ikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan nutrisi.

"Kami juga punya berbagai gagasan terkait nutrisi publik, terkait pencegahan stunting. Dan hal itu akan bergulir terus, antara gagasan yang mengusulkan peningkatan konsumsi susu yang besar-besaran, dibandingkan dengan gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah," katanya.

Tom Lembong menyebut, di Indonesia saat ini jumlah ikan yang ditangkap nelayan mengalami surplus. Bahkan, Tom Lembong menyebut sebagian besar ikan di Indonesia dibuang karena tak bisa masuk ke pasar. 

"Kita negara kepulauan, negara kelautan, dan saya pernah menyampaikan estimasi saya pribadi itu 60-80 persen daripada tangkapan ikan kita itu dibuang karena berbagai faktor," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program makan siang gratis untuk tiap sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp 15 ribu per anak. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Per anak kira-kira Rp15 ribu,” kata Airlangga singkat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024). (Rizal)