Nasib Bansos Warga Miskin

Pemerintah akhirnya menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 Kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyetop sementara waktu distribusi bansos itu akan berlangsung pada 11-14 Februari 2024 mendatang.

Adapun pertimbangan utamanya adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang mulai digelar pada 14 Februari 2024. Namun belum dapat dipastikan kapan bansos beras untuk masyarakat kelompok menengah bawah ini kembali digulirkan pemerintah, pasca pemilu.

Bansos beras sendiri sudah direncanakan pemerintah jauh-jauh hari, karena sangat dibutuhkan masyarakat, di saat produktivitas pertanian di beberapa wilayah mengalami penurunan tajam, dampak El Nino.

Pada saat bersamaan bantuan pangan beras juga dipandang efektif menahan kenaikan harga beras di pasaran, akibat turunnya produksi beras. Namun, sebagian pihak mengatakan hal tersebut menjadi langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang Pemilu.

Kementerian Keuangan menyebutkan pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR. Untuk alokasi bansos tahun ini sudah dianggarkan dari APBN 2024 senilai Rp 496 triliun.

Jumlah itu bertambah sekitar Rp 20 triliun dibandingkan 2023. Selain bantuan beras 10 Kg juga ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya empat tahap dalam satu tahun. Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa kartu keluarga sejahtera dapat digunakan di e-warong Rp200.000 per bulan.

Terakhir Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK.  Adapun bantuan dana PIP meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.
Penghentian bansos tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin, bukan elit politik yang berburu kekuasaan.

Mereka lebih suka membidik bantuan untuk masyarakat seolah-olah yang paling benar. Bukan mencari jalan keluar agar bansos tidak menjadi polemik apalagi santapan politik.

Elit politik kita hanya berpikir instan hanya bisa menghentikan bansos. Padahal orang-orangnya yang berkepentingan dari partainya yang kini duduk di Kementerian bisa ikut turun menyalurkan bansos tersebut. Bukan malah menghambat masyarakat miskin yang setiap hari masih memikirkan bagaimana makan untuk besok.

Begitu-lah elit politik kita saat berebut kekuasaan, mereka beradu gagasan atas nama rakyat dan mengenyampingkan hal yang mendesak saat ini. Rakyat tidak peduli siapapun yang menang asal mereka bisa makan dan hidup layak di tanah air yang kaya. (RED)