“..kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top down, perlu lebih diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Tujuannya selain memenuhi kehendak masyarakat, juga menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian.”
-Harmoko-
Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024, tahun yang memberikan begitu banyak peluang bagi para elite politik memimpin negeri ini untuk lima tahun ke depan. Tahun, di mana terbuka kesempatan bagi para caleg meraih sebanyak mungkin suara rakyat agar terpilih menjadi wakil rakyat melalui pemilu legislatif.
Dapat dikatakan 2024 ini merupakan tahun peluang. Yang menjadi persoalan adalah mampukah para elite memanfaatkan peluang secara baik dan benar serta tepat sasaran.
Mampukah menaklukkan beragam tantangan yang menghadang di depannya, di kanan kirinya, di belakangnya, baik yang terlihat secara kasat mata maupun tersembunyi.
Tantangan dimaksud bukan sebatas serangan dari lawan politiknya, sesama peserta kontestasi, tetapi yang lebih utama meyakinkan publik bahwa gagasan yang ditawarkan adalah yang terbaik.
Keyakinan akan tercipta, jika terdapat kepercayaan kepada para elite yang mengusung program dan gagasan.
Percaya bahwa produk yang ditawarkan memang menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk masa sekarang maupun mendatang.
Percaya, bahwa program dan gagasan akan dijalankan setelah diberi mandat melalui pilpres untuk memimpin bangsa dan negara.Dengan kata lain, diyakini tidak akan ingkar janji.
Percaya, bahwa kandidat (calon) yang bersangkutan memiliki kemampuan menjalankan program dimaksud.
Percaya, bahwa program dimaksud akan mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan, baik secara politik maupun finansial. Karena diyakni, program tersebut akan memberikan banyak manfaat kepada semua pihak.
Memang, membangun kepercayaan tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Rekam jejak menjadi salah satu acuan. Tentu rekam jejak yang telah teruji oleh publik, tidak saja sebagai politisi yang telah memenuhi janji politiknya kepada rakyat.
Juga rekam jejak soal kemampuannya, kapabilitasnya, akseptabilitasnya, kredibilitasnya dan integritas moralnya.
Tak kalah pentingnya adalah sebagai tokoh yang telah teruji menjunjung tinggi nilai – nilai luhur budaya bangsa sebagaimana telah terukir jelas dalam falsafah bangsa kita, Pancasila.
Tahap berikutnya, setelah mendapat kepercayaan publik untuk memimpin negeri ini adalah merawat dan mempertahankan kepercayaan dengan senantiasa memperjuangkan seluruh aspirasi rakyat.
Maknanya tak sebatas mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi janji politiknya, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagaimana cita – cita luhur negeri ini didirikan.
Berbicara soal kesejahteraan rakyat, tak lepas dari upaya mengentaskan kemiskinan dan mengikis kesenjangan sosial yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah, siapa pun pemenang pilpres 2024.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau 25,90 juta dari total penduduk negeri ini.Jika dibandingkan dengan September 2022 terdapat penurunan sebesar 0,21 persen, dan menurun 0,81 persen terhadap Maret 2022.
Penurunan angka kemiskinan inilah yang harus diteruskan oleh pemerintahan baru mendatang, dengan harapan persentase penurunan lebih besar lagi, sehingga angka kemiskinan kian mengecil.
Jika yang terjadi sebaliknya, angka kemiskinan kian membesar, menjadi satu indikator kegagalan upaya memakmurkan rakyat.
Hal lain, dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah memahami karakteristik
kemiskinan di masing-masing daerah. Patut memperhatikan ciri khas masing-masing kelompok masyarakat miskin.
Dengan begitu, program bantuan maupun bentuk pemberdayaan yang diberikan akan bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Padi” di media ini.
Dalam konteks itulah kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top down, perlu lebih diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Tujuannya selain memenuhi kebutuhan dan kehendak masyarakat, juga menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian.
Ini baru dari sisi, belum lagi soal kesenjangan, kemandirian pangan dan stabilitas harga kebutuhan sehari – hari, menjadi persoalan yang tak kalah pentingnya untuk dituntaskan.
Pemerintahan baru, memang baru terbentuk pasca pelantikan Presiden dan Wapres, yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024. Namun, antisipasi perlu dilakukan jauh hari sebelumnya, setidaknya menyiapkan solusi jitu menghadapi beragam persoalan yang terjadi secara rutin di akhir tahun. Belum lagi sisa suhu politik yang masih menghangat. (Azisoko)