“Jadi yang dilarang itu politik identitas, kalau identitas politik tidak bisa dilarang karena fakta adanya, Bahwa masing-masing beda pilihan politik, ya memang begitu adanya,” ujar Yudi.
“Oke paham, namanya saja sudah beda, yang satu politik identitas, satunya identitas politik. Beda kata, beda makna,” ujar Heri.
“Jelang pilpres dan pileg, tentu kita masing-masing punya pilihan. Bisa sama, bisa juga beda. Perbedaan pilihan inilah yang tidak boleh dipertentangkan,” kata mas Bro.
“Sama seperti kita masing-masing punya identitas diri, KTP. Nama masing-masing beda, jangan kemudian perbedaan nama itu dipersoalkan," pungkas Yudi. (joko lestari)
.png)
