JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Luar Neger Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, mengkritik keras Israel mengenai banyaknya korban sipil Gaza yang berjatuhan, Kamis (7/12/2023).
Mengutip Reuters, ia mengatakan bahwa ada kesenjangan antara niat pemerintah untuk melindungi warga sipil dengan korban serangan Israel di Gaza.
"Ketika kita berdiri di sini hampir seminggu dalam kampanye ini ke selatan, tetap penting bahwa Israel mengutamakan perlindungan warga sipil," kata Bliken dalam jumpa pers di hadapan publik setela bertemu Menteri Luar Negeri Inggris di Washington, Kamis (7/12/2023).
"Dan masih ada kesenjangan antara niat untuk melindungi warga sipil dan hasil aktual yang kita lihat di lapangan," lanjutnya mengkritik.
Sebelumnya, Israel menyatakan, akan memusnahkan kelompok militan Hamas di Gaza dengan cara menjauhkan warga sipil dari bahaya, salah satunya yaitu dengan memperingatkan tentang operasi militer.
Presiden AS Joe Biden secara terpisah melalui telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Raja Yordania Abdullah, menekankan bahwa pentingnya perlindungan untuk warga sipil.
"Menekankan perlunya melindungi warga sipil dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas, termasuk melalui koridor-koridor yang memungkinkan orang untuk bergerak dengan aman dari wilayah-wilayah permusuhan," kata Biden berdasarkan keterangan dari Gedung Putih.
Sementara itu, Negara-negara Arab terus mendesak PBB agar terwujudnya gencatan senjata kemanusiaan agar segera dilakukan di Gaza.
Uni Emirat Arab meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pemungutan suara pada Jumat (8/12/2023) pagi mengenai rancangan resolusi. Sedangkan, AS dan Israel menentang gencatan senjata dengan mengatakan bahwa hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.
Sebuah resolusi membutuhkan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari lima anggota tetap yang meliputi Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis untuk Inggris untuk diadopsi. Amerika Serikat tidak mendukung tindakan lebih lanjut dari dewan saat ini.
Mengutip Bloomberg News, Otoritas Palestina bekerja sama dengan para pejabat AS dalam sebuah rencana untuk mengelola Gaza setelah perang berakhir.
Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, hasil yang diinginkan adalah Hamas menjadi mitra junior di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta membantu membangun sebuah negara merdeka yang mencakup Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.
"Jika mereka (Hamas) siap untuk mencapai kesepakatan dan menerima platform politik PLO, maka akan ada ruang untuk berbicara. Warga Palestina tidak boleh terpecah belah," kata Shtayyeh yang meyakinkan bahwa tujuan Israel untuk sepenuhnya mengalahkan Hamas tidak realistis.