Wapres KH Ma'ruf Amin Tegaskan Kualitas Birokrasi Indonesia Dapat Penilaian Positif dari Lembaga Internasional

Rabu, 6 Desember 2023 13:32 WIB

Share
Teks Foto: Wapres KH Ma'ruf Amin berikan penghargaan reformasi birokrasi. (Setwapres)
Teks Foto: Wapres KH Ma'ruf Amin berikan penghargaan reformasi birokrasi. (Setwapres)

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin mengatakan menjadi kebanggaan pula, bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. 

"Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI) menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara," terang Wapres.

Wapres dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 di Badung, Bali, Rabu (06/12/2023).

Hadir pula dalam acara ini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Wapres menandaskan Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022, berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023. 

"Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah," tambahnya.

Wapres memaparkan saat ini, implementasi RB di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih menuntut upaya kita bersama.

"Data dari KemenPAN-RB mencatat kurang lebih 32%, atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori “Baik”. 

"Angka ini adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian/lembaga yaitu sekitar 92%, dan pemerintah provinsi sekitar 88%," tuturnya.

Wapres menyampaikan persoalan lainnya adalah meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar