ADVERTISEMENT

Hadapi Kontestasi Pemilu, Wapres KH Ma'ruf Amin Ingatkan agar MUI Netral dan Meredam Perpecahan

Sabtu, 2 Desember 2023 09:16 WIB

Share
Teks Foto: Wapres KH Ma'ruf Amin saat menghadiri Mukernas MUI. (Setwapres)
Teks Foto: Wapres KH Ma'ruf Amin saat menghadiri Mukernas MUI. (Setwapres)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin menegaskan kembali mengingatkan agar dalam menghadapi kontestasi politik Pemilu 2024, MUI bertindak netral dan meredam perpecahan. 

"Disinilah peran MUI menjaga supaya bangsa ini tidak terbelah. Saya ingatkan, MUI sebagai lembaga harus netral, tetapi secara prbadi, itu urusan kalian," urai Wapres.

Itu diutarakan Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI saat membuka rangkaian acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat sore  (1/12/2023). Mukernas ini merupakan kali ketiga dalam periode kepengurusan 2020-2025.

Kepada 300 lebih pengurus MUI yang hadir di Mukernas tersebut, Wapres menekankan tentang khidmat MUI dalam menguatkan persatuan umat.

"MUI tetap tegas, kalau yang sudah menyimpang itu tidak bisa ditolerir, istilahnya itu inhiraf. Jadi, al-ikhtilaf (perbedaan) ditoleransi, al-inhiraf (penyimpangan) diamputasi," tegas Wapres.

Lebih lanjut wapres mengatakan, meskipun saat ini perpecahan karena khilafiyah itu sudah memudar, MUI selaku pemersatu umat tetap harus menindak tegas apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan perpecahan umat akibat penyimpangan.

"Orang tidak lagi kaku dengan masalah-masalah khilafiyah. tetapi, kalau ada penyimpangan, itu tidak dibiarkan," imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI  K.H. Anwar Iskandar juga mengatakan hal yang senada.

Menurutnya, perbedaan pilihan yang timbul dalam demokrasi adalah wajar. Namun, hal ini tidak berarti perpecahan bangsa.

"Pemilu yang akan datang adalah bagian demokrasi yang sudah kita sepakati. Perbedaan itu ada, ya. Akan tetapi perlu kita katakan bahwa politik yang dibangun bangsa ini dengan pilihan-pilihan dan sekat-sekat perbedaan pendapat. Tidak boleh karena perbedaan pilihan dan politik kemudian membelah persatuan bangsa," terang Anwar. 

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT