JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelaksana Ditjen Bimas Buddha Ariyati Kartini mengatakan, semua pihak memiliki peran strategis dalam bertanggung jawab dan mempraktikkan upaya pencegahan kekerasan seksual.
Itu disampaikan Ariyati dalam sambutannya pada pembukaan Talkshow mengusung tema “Jaga Dia Aman-We Stand with Sexual Violence Victims” yang diselenggarakan Wanita Theravada Indonesia (WANDANI), di Jakarta, Sabtu (2/11/2023).
"Pemerintah memberi perhatian yang sangat serius untuk mengatasi hal ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti undang-undang nomor 12 tahun 2022 yang menyatakan bahwa, kita semua bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan seksual,” ujar Ariyati di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta.
Ariyati menjelaskan pemahaman yang baik terhadap berbagai tindak perilaku wajib dimengerti agar kekerasan seksual tidak terjadi baik di lingkup keluarga, sekolah, organisasi, ataupun masyarakat sekitar.
Kita harus mengendalikan diri yang baik atas ucapan dan tindakan yang mungkin kita anggap sebagai candaan tapi belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain,” jelasnya.
Ariyati Kartini berharap seminar ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang kekerasan seksual di lingkungan sekitar, terutama di lingkunagan organisasi agama Buddha dan institusi Pendidikan agama Buddha.
Dan menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual bersamasama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai bebas dari ancaman kekerasan seksual.
Ketua Devisi Perlindungan Perempuan dan Anak, Leny Viola menyampaikan bahwa Wandani sudah satu tahun ini telah memiliki divisi untuk menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan.
Hadirnya divisi setelah banyaknya kejadian kekerasan seksual selama pandemi. Laporan demi laporan ini menggerakkan hati Wandani untuk memberikan advokasi dan sosialisasi kepada komunitas perempuan buddhis, khususnya berbasis Theravada,” ungkap Leny.
Leny Viola menambahkan saat mendirikan divisi penanggulangan kekerasan seksual ini berkonsultasi dengan Komnas Perempuan.
Kami punya anggota tersebar di seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam advokasi, sosialisasi dan solusinya," sebutnya.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
