Netralitas ASN kerap dikupas karena memang memiliki potensi meraih dukungan.
Tidak hanya jumlah ASN yang cukup besar, sebut saja sekitar 5 juta orang termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK ), belum lagi yang masih honorer.
ASN, utamanya di daerah-daerah juga memiliki pengaruh besar kepada lingkungan sekitarnya, karena status sosialnya, setidaknya kerabat dekatnya dalam menentukan dukungan dan pilihan politiknya.
Kalau saja setiap ASN mampu menarik 5 suara, maka sudah 25 juta calon pemilih atau lebih dari 10 persen dari 204 juta total pemilih di Indonesia.
Ini sah-sah saja selama dukungan yang diberikan sesuai dengan hati nurani dan pilihan sendiri.
Menjadi masalah, begitu dukungan diberikan kepada salah satu paslon capres-cawapres atau caleg, atas dasar pemaksaan, tekanan dan ancaman karir masa depan, dan lain-lain.
Itulah sebabnya, netralitas ASN jelang pemilu perlu diaktualkan, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Pernah mencuat pendapat yang menyatakan netralitas ASN akan tercipta dengan sendirinya jika hak pilihnya dalam pilkada dan pilpres ditiadakan sebagaimana anggota TNI dan Polri.
Dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, diharapkan dapat lebih fokus menjalankan perannya sebagai ASN yang profesional.
Memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Azisoko)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
