PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, mencatat ada sebanyak 34 pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari jumlah sebanyak itu, 5 orang diantaranya Panwascam dan 29 orang Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.
Febri, Ketua Bawaslu Pandeglang, mengungkapkan sesuai data yang ditemukan Bawaslu, bahwa ditemukan sebanyak 34 Panwascam dan PKD yang saat ini menjadi PPPK.
"Beberapa waktu lalu kita sudah merekap, memang ada beberapa teman-teman PKD dan Panwascam yang menjadi PPPK," ungkap Febri, saat ditemui di depan Pendopo Pandeglang, Jum'at (13/10/2023).
Namun kata dia, mereka itu diangkat jadi PPPK itu setelah jadi Panwaslu.
Karena sebelumnya tidak jadi PPPK, tapi setelah rekrutmen Panwaslu kemudian seiring berjalannya waktu mereka diangkat jadi PPPK.
"Tapi dari jumlah sebanyak 34 orang, 5 diantaranya sudah mengundurkan diri diantaranya satu orang Panwascam dan empat orang PKD," katanya.
Diakuinya, dengan adanya beberapa orang Panwaslu yang menjadi PPPK, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, untuk mempertanyakan kaitan dengan PPPK yang rangkap jabatan ini.
"Namun sementara ini belum ada informasi lanjutan kaitan dengan kebijakan PPPK yang rangkap jabatan, apakah memang dilarang ataukan dibolehkan oleh pihak BKPSDM," ujarnya.
Selain itu lanjut dia, pihaknya pun berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Banten, dengan harapan ketika permasalahan ini melanggar ketentuan atau tidak, tentu harus dikaji berdasarkan hukum atau aturan yang ada.
"Dan tentunya ketika ada kebijakan minimal ini kebijakan serentak. Artinya ketika ada larangan ini jadi kebijakan bersama, karena hal ini tidak hanya terjadi di Pandeglang, tapi hampir di semua Kabupaten/Kota," jelasnya.
