JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Marsudi Syuhud mengingatkan tiga hal penting yang sejatinya harus dipenuhi dalam konteks membangun bangsa dan negara kuat.
Ketiga hal tersebut dianggap perlu diwujudkan, berkaca dari adanya sejumlah negara yang karut marut terancam bubar, sebut saja seperti Sudan, Yaman, dan lainnya. KH Marsudi Syuhud tentu sangat berharap kekacauan tidak terjadi di Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, ketiga hal tersebut bisa diwujudkan dari internal negara, di mana diperlukan peran aktif semua elemen bangsa, termasuk para kyai kampung mewujudkannya.
"Ada tiga hal, pertama yang paling krusial adalah Integrasi Nilai. Kalau Integrasi Nilai sudah bisa diatasi, maka akan mudah mewujudkan dua hal lainnya, yakni yang kedua Integrasi Wilayah, dan ketiga Integrasi Pimpinan dan Rakyat," kata Kyai Marsudi Syuhud dalam diskusi Politik Kebangsaan Indonesia Masa Depan dan Mujadalah Kyai Kampung, yang digelar secara online, Kamis 12 Oktober 2023.
Eks Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu lantas merinci apa yang dimaksud Integrasi Nilai tersebut.
Diakui, hingga saat ini masih ada persoalan integrasi nilai berkaitan sejumlah kelompok, yang masih menganggap bangsa dan negara ini berdiri di atas pijakan yang salah. Termasuk dari kacamata agama.
Padahal, kata dia, pertanyaan-pertanyaan yang kerap dilontarkan para kelompok ekstrem ini harus mampu dijawab oleh para kyai-kyai kampung, supaya banyak masyarakat tercerahkan dan bukan menebalkan perpecahan di ruang publik.
"Pertanyaan pertama mereka kebanyakan adalah, 'apakah saya bernegara, berbangsa, ini sudah sesuai dengan ajaran agama yang kita anut'. Jadi walau mereka sudah dibubarkan, tetap saja terus muncul dan hangat dibahas, maka itu diperlukan pemahaman para kyai kampung untuk menjelaskannya," kata Marsudi Syuhud.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Kyai Marsudi lalu mengutarakan bahwa sesungguhnya, di dalam ajaran agama Islam, sudah tercantum konsep bernegara yang kuat, yakni musyawarah.
Indonesia sendiri dikatakan dibangun atas konstitusi berdasarkan musyawarah. Hal ini yang dianggap sebagai pondasi utama.
"Pertanyaan kedua mereka, 'Kalau ini negara musyawarah, apakah model demokrasi kita masuk kategori musyawarah?' Ini kyai kampung harus mampu menjawabnya."
"Pada dasarnya sebuah negara yang didirikan atas dasar musyawarah dan disepakati, maka kita dilarang untuk keluar dari negara. Tidak boleh. Kalau mau keluar, maka harus sepakat keluar, harus ada musyawarah lagi," ujarnya.
Di dalam integrasi nilai, dia juga menganggap bahwa bangsa ini harus paham bagaimana menyatukam hukum-hukum dengan nilai agama, agar ada akselerasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat.
Ini dianggap penting, agar ada penyatuan pandangan dari beragam pendapat. Dan dengan integrasi nilai, maka tak akan ada lagi kelompok-kelompok yang mendengungkan upaya ganti negara. Lantaran para kyai-kyai terdahulu di RI sudah sepakat ijtihad membangun model negara yang sudah disepakati.
"Jika sudah begitu, maka hanya akan ada pernyataan 'Aku beragama, aku bernegara, sudah sesuai dengan ajaran agama kita'."
"Karena pada dasarnya, bahwa inti mengelola sebuah negara adalah musyawarah, dan untuk menyatukan nilai-nilai dengan perkembangan, yakni menyatukan pandangan-pandangan yang banyak menjadi aturan. Kedua, harus mampu pula menyatukan dua kemaslahatan yakni untuk publik dan individu lewat rekonsiliasi," ujar dia.
Integrasi Nilai inilah yang dianggap suatu keharusan agar tidak ada kecurigaan apakah pemimpin atau bangsa ini dikomandoi oleh Thagut, atau tidak. Pandangan-pandangan itu muncul, karena dianggap kurangnya penjelasan dari para kyai-kyai kampung.
Pemerintah juga dinilai harus beruntung memiliki organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, hingga MUI, dan ormas lainnya saat ini.
Karena lewat merekalah, termasuk lewat pesantren-pesantren, syiar tentang keberagaman terus didengungkan, termasuk menguatkan konsep negara yang adil bagi semua, serta terus bergerak memberangus pemahaman ekstrem yang berniat hendak mengganti negara.
Persoalan kedua dan ketiga, yakni Integrasi Wilayah dan Integrasi Pemimpin dan Rakyat, dinilai akan berjalan mulus jika Integrasi Nilai sebagai hal krusial sudah mampu diatasi dengan baik bangsa ini.
"Dan ini harus dijawab oleh kyai kampung termasuk para akademisi. Jika tidak mengambil peran, bisa bubar kayak Sudah dan Yaman, ini bahayanya," kata dia.