ADVERTISEMENT

Pemerintah Siapkan Ekosistem Elektronifikasi Transaksi Pemda, Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah

Rabu, 4 Oktober 2023 08:46 WIB

Share
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Pemerintah Siapkan Ekosistem Elektronifikasi Transaksi Pemda, Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah. (Ist.)
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Pemerintah Siapkan Ekosistem Elektronifikasi Transaksi Pemda, Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah. (Ist.)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan prospek dan ketahanan yang baik di tengah kekhawatiran risiko resesi global. Tumbuh impresif, perekonomian Indonesia selama 7 kuartal berturut-turut konsisten tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan pada triwulan II tahun 2023 mencapai 5,17 persen (yoy). Hal ini merupakan hasil kerja keras serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan penuh seluruh masyarakat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.

“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen. 

“Untuk mencapai target 75 persen digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Airlangga Hartarto. 

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang bertema ‘Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju’, Selasa (3/10/2023), Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju. 

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma'ruf Amin. 

Wapres Ma'ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. 

Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2023 dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT