JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Sebanyak 170 daerah di Indonesia tahun 2023 ini, memerlukan pengisian penjabat kepala daerah. Seiring berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah di wilayah tersebut.
Merespon hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memastikan pelantikan penjabat kepala daerah tersebut. Yakni, sesuai dengan mekanisme perundangan, akuntabel, serta transparan.
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, berkoordinasi dengan pemerintah daerah/Pemda, memastikan kinerja dan pelayanan publik tetap maksimal. Meskipun, sejumlah daerah belum memiliki penjabat kepala daerah yang tetap sebab telah berakhirnya masa jabatan pimpinan wilayah tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Kamis (14/9/2023).
Tidak lupa, ia mengungkapkan, Kemendagri perlu memastikan pengisian penjabat kepala daerah segera dilakukan. Sehingga, kekosongan atau pengganti jabatan kepala daerah sementara tidak terlalu lama.
"Serta sesuai dan memenuhi syarat penjabat kepala daerah yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada kekosongan," ucapnya.
Kemudian, ia menuturkan, tugas pejabat daerah yang nantinya dilantik sangatlah berat. Karena, tidak sebatas membangun fisik di wilayah perbatasan saja.
"Kemendagri, memastikan penjabat daerah yang dilantik tidak hanya berfokus dalam pengembangan dan pembangunan fisik di wilayah perbatasan. Tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di tiap-tiap wilayah," ujar dia.(tri)