JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengumumkan bahwa tidak akan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan di Jakarta selama 24 jam penuh.
"Dalam hal ini, saya tidak akan memperluas penerapan kebijakan ganjil genap menjadi 24 jam," ujar Heru Budi kepada para wartawan pada hari Minggu 27 Agustus 2023.
Menurut Heru Budi, penerapan kebijakan ganjil genap selama 24 jam dikhawatirkan akan menyulitkan aktivitas dan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya dilakukan kajian mendalam sebelum keputusan tersebut diambil.
"Kita perlu melakukan kajian yang matang. Jika kita menambah penerapan ganjil genap, maka aktivitas masyarakat di luar jam yang sudah berlaku saat ini akan menjadi sulit. Misalnya, pada malam hari jika seseorang harus mengantar anak yang sakit dan melewati daerah dengan aturan ganjil genap, tentu akan menjadi kesulitan," ungkap Heru.
"Kita harus mempertimbangkan situasi saat ini, dan juga melihat dampak di luar kebijakan yang sudah ada. Ide tersebut mungkin bagus, tetapi perlu dipikirkan secara mendalam," tambahnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menanggapi wacana penerapan ganjil genap di jalanan DKI Jakarta selama 24 jam. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan, menyatakan bahwa usulan ini harus melalui diskusi lebih lanjut.
"Usulan ini perlu didiskusikan, karena setiap kebijakan tidak bisa langsung diimplementasikan begitu saja tanpa melalui proses diskusi dan evaluasi," kata Doni Hermawan kepada wartawan pada hari Jumat 25 Agustus 2023.
Doni menjelaskan bahwa wacana ini juga memerlukan pengkajian dan diskusi dengan pihak terkait lainnya. Selain itu, uji coba pelaksanaan setiap usulan juga sangat diperlukan.
"Jadi, tidak semua wacana langsung dijalankan tanpa pertimbangan. Setiap usulan harus melalui evaluasi dan percobaan terlebih dahulu," jelasnya.
Meskipun demikian, Doni menambahkan bahwa semua masukan dan usulan akan diterima dengan baik. Hal ini dianggap sebagai bagian dari upaya mencari solusi untuk masalah kemacetan, polusi udara, dan lainnya.
"Kami menerima semua masukan yang konstruktif sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi masalah kemacetan, polusi udara, dan sejenisnya. Diskusi yang konstruktif dan pengkajian yang matang perlu dilakukan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.