JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Febryan Wishnu mengapresiasi upaya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam memperjuangkan rasa keadilan bagi para pengusaha kecil.
Terutama agar Bank di bawah BUMN atau Bank Himbara tidak menyulitkan para penggerak UMKM dalam melakukan proses peminjaman modal, terutama soal jaminan pinjaman, agar para pengusaha kecil bisa dengan mudah mengembangkan usaha mereka untuk lebih kuat lewat akses pinjaman tanpa jaminan.
“Permintaan ini dipastikan mendapat penerimaan positif dari pelaku UMKM karena mengurangi hambatan dalam akses modal usaha, terutama bagi yang tak memiliki jaminan, namun punya potensi kuat,” kata Wishnu kepada wartawan, Selasa (15/8).
Mewakili pelaku usaha UMKM, Wishnu mengucapkan terima kasih kepada Menteri Bahlil karena telah berusaha meningkatkan kredit kepada pelaku usaha kecil.
Seperti yang dikatakan Menteri Bahlil, kata Wishnu, credit lending alias jumlah pinjaman yang diberikan perbankan pada 2020 lalu mencapai Rp 6.000 triliun.
Namun, penyaluran kepada UMKM hanya 18-19 persen atau tidak lebih dari Rp 1.235 triliun, sedangkan sisanya dinikmati pengusaha besar.
"Alhamdulillah, setelah diperjuangkan Pak Bahlil atas arahan Presiden Jokowi, sekarang 30 persen kredit yang dikucurkan perbankan harus membiayai UMKM, jumlahnya sekarang hampir Rp 400 triliun," jelas Wishnu
Dikatakan Wishnu, permintaan Menteri Bahlil ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan usaha lokal, terutama UMKM yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta untuk mengurangi kesenjangan akses ke modal usaha antara UMKM dan usaha kelas kakap.
“Ini mencerminkan semangat investasi merakyat yang menekankan inklusivitas dan kesempatan yang adil. Dengan memberikan jaminan negara pada pinjaman UMKM, pemerintah mendukung pengembangan ekonomi lokal, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah, dan dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” ucapnya.
Lanjut Wishnu menyampaikan dorongan pemberian akses permodalan yang mudah merupakan sebuah wujud komitmen Menteri Bahlil berinvestasi kepada UMKM agar dapat naik kelas ke depannya.
“Kebijakan ini juga bagian dari investasi pemerintah ke UMKM yang dapat memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, termasuk produk domestik bruto (PDB), pendapatan, dan konsumsi yang meningkat, sambil mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial di tingkat lokal, karena banyak UMKM dikelola oleh masyarakat setempat,” tambahnya.
Lebih lanjut pemilik brand usaha @62. ethnic ini, masih mengkhawatirkan terhadap risiko penghapusan jaminan akan berimbas pada kemungkinan persetujuan sulit dan suku bunga lebih tinggi.
Untuk itu, Wishnu berharap perlu adanya pendampingan dari pemerintah untuk meyakinkan pelaku UMKM, sekaligus mengawasi jalannya usaha mereka lewat pelatihan yang tepat, agar kebijakan ini bisa menjadi peluang positif dan pastinya membantu UMKM lebih mudah mengakses dana sambil meningkatkan kemampuan mengelola bisnis dan keuangan pelaku usaha.
“Bagi UMKM yang kesulitan dengan persyaratan jaminan tradisional, kebijakan ini memberikan keamanan finansial yang lebih baik. Namun, beberapa UMKM khawatir tentang kompleksitas penilaian kelayakan pinjaman tanpa jaminan, sementara suku bunga yang lebih tinggi mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi dengan pelatihan dan pendidikan, UMKM dapat lebih siap mengelola pinjaman," ungkapnya
"Pemerintah perlu memantau penggunaan dana pinjaman untuk keberlanjutan bisnis, sambil meningkatkan kesadaran UMKM akan tanggung jawab finansial mereka dalam melunasi pinjaman,” imbuhnya
Buat Wishnu, permintaan Menteri Bahlil ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang telah merasakan kehadiran pemerintah lewat intervensinya kepada direktur Bank Himbara untuk permudah akses pelaku UMKM dalam mendapatkan bantuan dana.
“Langkah ini diterima positif oleh sebagian pelaku UMKM karena memberikan rasa keamanan dalam meminjam modal. Dengan negara sebagai jaminan, risiko bagi bank bisa lebih terkendali, mungkin dimungkinkan suku bunga yang lebih rendah,” katanya.
Lebih jauh Wakil Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Banten ini mengatakan pemerintah juga harus menyiapkan dampak finansial bagi negara, tetapi dengan regulasi sederhana yang tidak mempersulit persyaratan mendapatkan suntikan dana bagi UMKM.
“Pemerintah dapat memperbaiki dan menyederhanakan regulasi bisnis untuk mengurangi beban birokrasi pada UMKM. Fasilitasi akses ke modal usaha dengan produk pinjaman yang sesuai, serta program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pemasaran,” sarannya.
Selain memudahkan bantuan modal usaha, Wishnu juga menyarankan agar pemerintah mendukung perkembangan UMKM lewat kebijakan lain seperti infrastruktur pendukung seperti, akses internet untuk pemasaran lebih luas dan akses transportasi hingga ke pelosok daerah.
“Investasi dalam infrastruktur dan akses teknologi penting untuk pemasaran lebih luas dan efisiensi operasional UMKM. Promosi produk, peningkatan kualitas, dan inovasi perlu didukung, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah," paparnya.
Tidak hanya infrastruktur dalam negeri, Wishnu juga meminta pemerintah agar membuka akses ekspor yang terjangkau bagi produk-produk UMKM.
"Akses ke pasar ekspor dan perlindungan hak kekayaan intelektual juga penting. Pengembangan klaster industri dan pemantauan dampak program dukungan diperlukan, sambil memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan UMKM,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta kepada bank milik negara atau Himbara agar tidak ada lagi syarat agunan atau jaminan ketika pelaku UMKM ingin meminjam modal dana usaha.
Bahlil menyampaikan pesan kepada Menteri BUMN Erick Thohir melalui deputinya yang hadir pada kegiatan itu agar tidak lagi ada permintaan agunan sebagai jaminan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (deny)
