Lebih lanjut pemilik brand usaha @62. ethnic ini, masih mengkhawatirkan terhadap risiko penghapusan jaminan akan berimbas pada kemungkinan persetujuan sulit dan suku bunga lebih tinggi.
Untuk itu, Wishnu berharap perlu adanya pendampingan dari pemerintah untuk meyakinkan pelaku UMKM, sekaligus mengawasi jalannya usaha mereka lewat pelatihan yang tepat, agar kebijakan ini bisa menjadi peluang positif dan pastinya membantu UMKM lebih mudah mengakses dana sambil meningkatkan kemampuan mengelola bisnis dan keuangan pelaku usaha.
“Bagi UMKM yang kesulitan dengan persyaratan jaminan tradisional, kebijakan ini memberikan keamanan finansial yang lebih baik. Namun, beberapa UMKM khawatir tentang kompleksitas penilaian kelayakan pinjaman tanpa jaminan, sementara suku bunga yang lebih tinggi mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi dengan pelatihan dan pendidikan, UMKM dapat lebih siap mengelola pinjaman," ungkapnya
"Pemerintah perlu memantau penggunaan dana pinjaman untuk keberlanjutan bisnis, sambil meningkatkan kesadaran UMKM akan tanggung jawab finansial mereka dalam melunasi pinjaman,” imbuhnya
Buat Wishnu, permintaan Menteri Bahlil ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang telah merasakan kehadiran pemerintah lewat intervensinya kepada direktur Bank Himbara untuk permudah akses pelaku UMKM dalam mendapatkan bantuan dana.
“Langkah ini diterima positif oleh sebagian pelaku UMKM karena memberikan rasa keamanan dalam meminjam modal. Dengan negara sebagai jaminan, risiko bagi bank bisa lebih terkendali, mungkin dimungkinkan suku bunga yang lebih rendah,” katanya.
Lebih jauh Wakil Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Banten ini mengatakan pemerintah juga harus menyiapkan dampak finansial bagi negara, tetapi dengan regulasi sederhana yang tidak mempersulit persyaratan mendapatkan suntikan dana bagi UMKM.
“Pemerintah dapat memperbaiki dan menyederhanakan regulasi bisnis untuk mengurangi beban birokrasi pada UMKM. Fasilitasi akses ke modal usaha dengan produk pinjaman yang sesuai, serta program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pemasaran,” sarannya.
Selain memudahkan bantuan modal usaha, Wishnu juga menyarankan agar pemerintah mendukung perkembangan UMKM lewat kebijakan lain seperti infrastruktur pendukung seperti, akses internet untuk pemasaran lebih luas dan akses transportasi hingga ke pelosok daerah.
“Investasi dalam infrastruktur dan akses teknologi penting untuk pemasaran lebih luas dan efisiensi operasional UMKM. Promosi produk, peningkatan kualitas, dan inovasi perlu didukung, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah," paparnya.
Tidak hanya infrastruktur dalam negeri, Wishnu juga meminta pemerintah agar membuka akses ekspor yang terjangkau bagi produk-produk UMKM.
"Akses ke pasar ekspor dan perlindungan hak kekayaan intelektual juga penting. Pengembangan klaster industri dan pemantauan dampak program dukungan diperlukan, sambil memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan UMKM,” pungkasnya.
.jpg)
