SERANG, POSKOTA.CO.ID – Pemprov Banten mencatat masih ada 448 aset hingga 2023 belum bersertifikat. Letaknya berada di berbagai kabupaten dan kota.
Kabid Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Banten, Berly Rizki Natakusuma mengatakan, data hingga 28 Juli 2023 aset yang dimiliki Pemprov Banten berjumlah 1.292 dengan nilai Rp26 triliun.
“448 yang belum bersertifikat, 844 bidang tanah yang telah di sertifikat. Total 1.292 dengan target di 2023 ini 282 lahan,” katanya, Jumat (4/8/2023).
Ia menerangkan, aset yang belum bersertifikat lantaran memiliki histori pencatatan yang tidak spesifik dan ada catatan ganda di kabupaten kota.
“Perolehan aset tanah bergantung dengan sejarah. Jadi tidak clean and clear, ada yang diakui kabupaten, warga dan lain. Ini tantangan kami, tapi bukan jadi kendala untuk mengoptimalkan aset menjadi pendapatan,” terangnya.
Pada tahun ini, BPKAD fokus pada pemanfaatan aset agar bisa menjadi nilai tambah untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Nilai tambah PAD itu bisa digunakan melalui metode sewa dalam bentuk MoU, KPBU (Kerjasama pemanfaatan badan usaha) dengan profit sering, bangun serah guna atau guna serah bangun, kspi (kerjasama penyediaan infrastruktur).
“Pemanfaatan aset mencoba kita benahi dari penanganan penatausahaan dan sisi pendapatan yang kita coba usulkan di 2024 dengan potensi signifikan dalam meningkatkan PAD Banten,” jelasnya.
Apalagi dalam waktu dekat ini, bakal ada penambahan aset atas limpahan dari Pemerintah Pusat di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
“Nanti ada tambahan dari pusat. Kami juga telah melaksanakan survei pertemuan Pj gubernur dan Dirjen DJKI. Lahan semua bentuknya, daerah Pasar Kemis. 7 hektar, nanti ada tambahan baru,” tuturnya. (Bilal)