JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk merawat Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Pasalnya, penataan waduk seluas 80 hektar itu dilakukan di era Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2013-2014 lalu.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengatakan, Waduk Pluit memang tidak terawat dengan baik di era Gubernur Anies Baswedan (20172-2022) karena keterbatasan anggaran. Selain sedimentasi lumpur tidak dikeruk, di area waduk juga terdapat tumpukan sampah seperti tempat penampungan sampah (TPS).
"Dengan adanya Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang notabene saat itu menjadi Wali Kota Jakarat Utara saat revitalisasi Waduk Pluit di era Pak Jokowi, maka beliau punya tanggung jawab moral untuk merawat waduk," kata Nirwono pada Minggu (16/7/2023).
Menurutnya, fungsi Waduk Pluit cukup vital sebagai langkah mitigasi banjir di kawasan Utara Jakarta, khususnya di Pluit yang kerap terdampak paling besar. Jika pemeliharaan dan perawatan waduk tidak optimal maka bisa dipastikan efektivitas waduk juga akan ikut berkurang, dan hal ini yang harus dihindari.
"Pemprov DKI atau Dinas SDA harus lebih optimal memelihara, merawat pompa, dan kebersihan waduk, memberdayakan masyarakat sekitar waduk untuk mengolah eceng gondok, agar bernilai ekonomi sekaligus mengurangi beban waduk," jelas dia.
"Pemerintah juga harus menata dan mengembangkan taman Waduk Pluit yang sudah ada bagi masyarakat," sambung Nirwono.
Pengamat asal Universitas Trisakti ini mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta juga harus mengendalikan pertumbuhan eceng gondok yang ada di Waduk Pluit, agar tidak merusak ekosistem air yang ada. Jika eceng gondok dikendalikan dan dikelola dengan baik, lanjut dia, masih memiliki manfaat banyak bagi masyarakat.
"Eceng gondok masih memiliki manfaat nilai ekonomi bagi masyarakat karena memiliki serat yang kuat untuk berbagai macam kerajinan, hingga bahan pakan ternak, serta bisa sebagai bahan baku biogas," terangnya.
Nirwono meyakini, Dinas SDA memiliki dana yang cukup untuk merawat dan memelihara waduk dengan baik. Karena itu, tidak ada alasan waduk tidak terawat sebagaimana fungsinya.
"Dinas SDA harus menambah alat eskavator dan alat berat lainnya seperti truk pengangkut sampah atau limbah, idealnya ada 2-3 alat berat tetap dan dua alat berat bantuan jika dibutuhkan dengan area pemeliharaan 15-20 hektar per alat berat," ucapnya
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
