JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep belakangan terus didorong untuk maju menjadi wali kota Depok.
Dorongan Kaesang menjadi wali kota Depok sejauh ini gencar dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu terbukti dengan hadirnya sejumlah foto Kaesang Pangarap di beberapa titik baliho.
Bentuk dukungan agar Kaesang menjadi wali kota Depok ini tentu dinilai menarik karena wilayah tersebut selama ini merupakan kantong besar PKS dalam hal peraihan suara.
Lantas bagaimana sikap PKS terkait upaya mengganggu hegemoni wilayah yang sudah dikuasai hampir 20 tahun tersebut?
Politisi PKS Refrizal mengatakan, Depok merupakan bagian dari Provinsi di Indonesia. Artinya, kata dia, Depok tentu menjadi milik siapa saja dan sah-sah saja bagi sejumlah pihak yang coba ingin merebutnya lewat Pilkada.
Terbaru soal sikap dorongan Kaesang yang dimunculkan untuk menjadi wali kota Depok. Menurut Refrizal, PKS tentu siap untuk berkompetisi dengan Kaesang jika hal itu benar adanya.
"Selama 20 tahun kita berkompetisi dengan lawan-lawan itu sangat sehat. Dan alhamdulillah 4 kali kami memenangkannya, sudah tentu seterusnya (ingin berkuasa kembali)," kata Refrizal di AKI Malam, Minggu 11 Juni 2023.
Bagi PKS, dari segi aturan main, jika ambang batas 20 persen sudah bisa dipenuhi, maka Kaesang boleh maju untuk berkontestasi. Namun begitu, kata Refrizal, ada etika yang tentu wajib dikedepankan.
"Kalau 20 persen tentu dari segini aturan main. Nah kalau dari segi itu sudah dipenuhi, hal lain yang jadi perhatian masyarakat kan itu
persoalan etika, dan itu masalah kita berbangsa."
"Dalam Islam, syarat wajib salat sah itu menutup pusar sampai dengkul. Tetapi apakah cuma itu saja kita tetap salat? Begitu kira-kira," katanya.
Etika yang dimaksud tentu berkaitan dengan posisi Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di republik ini. PKS sadar dengan posisi Jokowi seperti sekarang ini, banyak pihak kemudian berupaya mencari simpati dan jurus sampai kemudian mengajukan nama seperti Kaesang.
Sikap primodial yang tinggi itu, kata dia, memang masih sangat kentara di Indonesia. Akan tetapi semua bisa berubah ketika seseorang tak lagi berkuasa, akan terlihat kepentingan sesungguhnya.
"Ketahuan tuh mana yang yang renggang-renggang, mana yang sejati mendukung. Padahal seperti saya ketika masih jadi anggota DPR, banyak sekali orang hubungi. Saat saya pensiun, saya bisa merasakan (berubah)," katanya.
Refrizal juga menyinggung etika tersebut bagian dari KKN yang ramai disoroti publik. Dia lalu mencontohkan bagaimana seorang Soeharto saja membutuhkan waktu 30 tahun sebelum akhirnya mendudukkan anaknya sebagai menteri.
PKS juga menekankan pihaknya siap berkompetisi, namun soal etika ada rambu-rambu yang harus dipenuhi.
Alasan PSI Dorong Kaesang Jadi Wali Kota Depok
Sementara itu juru bicara PSI, Sigit Widodo, mengatakan sosok Kaesang dinilai tepat untuk didorong untuk maju sebagai wali kota Depok.
Menurutnya, PSI merasa bahwa Depok di bawah PKS selama 20 tahun tidak baik-baik saja. Di mana salah satunya terletak pada postur APBD di Depok yang masuk kategori rendah ketimbang kota-kota lain yang menempel ke Jakarta.
Sebut saja jika dibandingkan dengan Bekasi dimana Depok jauh tertinggal, lalu dibandingkan Tangerang, bahkan dengan kota baru Tangerang Selatan.
"Bukan cuma itu, kalau kita bicara satu penelitian dari SETARA Institute
menyebut bahwa Kota Depok selama 3 tahun terakhir itu termasuk di dalam jajaran kota paling intoleran," kata dia.
Bahkan dalam satu tahun terakhir masuk di jajaran nomor 1. Maka itu PSI menganggap Depok merupakan kota paling tidak toleran di Indonesia.
"Hal ini yang membuat PSI menganggap menjadi masalah, karena PSI selalu memajukan sikap-sikap antiintoleransi dan antikorupsi. Jadi kalau ada satu kota yang nempel dengan Jakarta kok paling tidak toleran, ini akan jadi masalah," katanya.
Sigit Widodo sendiri mengaku ikut melakukan advokasi para orangtua muris SDN Pondok Cina 1. Sekolah itu sedianya akan digusur untuk dijadikan sebuah masjid raya di Depok.
Akan tetapi saat rencana penggusuran itu dilakukan, Wali Kota Depok saat ini Idris Abdul Somad, tak mau menemui wali murid sama sekali.
"Artinya kita melihat apakah karena PKS sudah terlalu lama berkuasa ya, membuat rezim ini seperti otoriter," kata dia.
.png)
.jpg)
