PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – Rencana pembelian sepeda listrik untuk para RT dan RW oleh Bupati Pandeglang nampaknya dibatalkan, lantaran keuangan daerah Pandeglang sedang mengalami defisit hingga Rp 217 miliar.
Karena adanya defisit anggaran tersebut, akhirnya Bupati Pandeglang saat ini berubah wacana, yakni akan mengalihkan program sepeda listrik pada pembangunan lain.
Padahal, dulu Bupati Pandeglang, Irna Narulita ngotot tetap ingin memborong sepeda listrik untuk RT dan RW, bahkan sudah dianggarkan dari APBD Pandeglang tahun anggaran 2023 sebesar Rp 38 miliar.
Meskipun, pada saat itu rencana Bupati Pandeglang tersebut menuai pro dan kontra, baik di kalangan DPRD Pandeglang maupun kalangan masyarakat.
Bahkan, gegara program sepeda listrik Bupati Pandeglang untuk RT/RT, Fraksi-fraksi di DPRD Pandeglang pun sempat pecah kongsi.
Tak hanya itu, aksi demonstrasi pun sempat terjadi dilakukan oleh elemen masyarakat, baik dari pihak nya pro terhadap program sepeda listrik maupun yang menolak.
Namun, saat diwawancarai wartawan soal rencana pembelian sepeda listrik, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, bahwa pihaknya akan mempelajari penyampaian aspirasi dari masyarakat.
Jika dalam aspirasi warga itu bahwa sepeda listrik belum perlu, dan masyarakat lebih perlu kehadiran pembangunan infrastruktur jalan, maka program sepeda listrik akan dialihkan.
"Sementara sepeda listrik nanti bisa diganti dan dikonversi dengan program-program dasar infrastruktur jalan," ungkapnya kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).
Meski nanti ada forum RT/RW yang merasa kecewa dan hendak melakukan aksi demo, dirinya menyarankan gak usah aksi.
"Karena memang keputusan ini bukan berarti final dan tidak ada penghargaan buat RT/RW. Tapi penghargaan itu tetap ada, hanya nanti kita lihat bentuknya seperti apa," imbuhnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menjelaskan, terjadinya defisit anggaran senilai Rp 217 miliar, karena adanya Peraturan Mentri Keuangan (PMK) yang terbit setelah penyusunan APBD selesai.
Jadi lanjut dia, ada penyesuaian anggaran yang harus mengacu pada PMK tersebut, sementara APBD sebelumnya sudah selesai disusun.
"Karena muncul PMK, jadi kami harus melakukan penyesuaian anggaran untuk menutupi defisit sebesar Rp 217 miliar itu," jelasnya.
Salah satunya tambah Yahya, pada program pembelian sepeda listrik yang dilakukan penyesuaian anggaran, dan kemungkinan dibatalkan untuk program sepeda listrik tersebut.
"Solusinya selain melakukan refocusing anggaran di tiap-tiap OPD. Total refocusing yang harus dilakukan itu 50 persen untuk menutupi defisit anggaran itu," terangnya. (Samsul Fatoni).
.png)
.jpg)
.png)
