JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Politisi PSI sekaligus pegiat media sosial Guntur Romli menyoroti kasus korupsi BTS Kominfo yang melibatkan Johnny G Plate.
Menurut Romli, Koalisi Perubahan yang tengah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pasti tengah panik lantaran kasus korupsi BTS Kominfo tersebut.
Sebab diduga, penelusuran akan dilakukan secara mendalam, dan dikhawatirkan berdampak pada banyak hal.
Kata Romli, Koalisi Perubahan pasti semakin panik karena pengganti Johnny G Plate yang ditunjuk Presiden Jokowi pasca terungkapnya kasus korupsi BTS Kominfo adalah Plt Mahfud MD.
"Mereka semakin panik karena yang diangkat sebagai PLT Menkomnfo adalah Profesor Mahfud MD, orang yang punya integritas dan dikenal sangat berani membongkar kasus-kasus korupsi," kata dia disitat Cokro TV, Rabu 24 Mei 2023.
Bagaimana tidak menjadi panik, usai Sekjen Nasdem Johnny G Plate ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung, mereka dinilai harus menghadapi persoalan baru usai Mahfud masuk menggantikan Plate. Sebab Mahfud MD bagi Romli dikenal sangat garang memberantas korupsi.
Usai ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Plt Menkominfo, Mahfud MD langsung tancap gas dan memerintahkan Dirjen di Kominfo yang baru untuk menelusuri ke mana aliran dana Rp 8 triliun itu.
"Menurut Prof Mahfud MD ada Rp 2 triliun yang sudah dibelanjakan tapi tidak layak. Nah sisanya ini menguap ke mana."
"Nah ini yang sekarang dicari dan diperintahkan oleh Prof Mahfud MD kepada Dirjen Kominfo untuk melacak ke mana lari uang dari total kerugian yang disebutkan Rp 8 triliun itu," katanya.
Diketahui belakangan Mahfud MD langsung menyoroti korupsi proyek BTS Kominfo yang menyeret Johnny G Plate. Mahfud bilang, uang Rp 8 triliun dari hasil korupsi itu tak diketahui keberadaannya.
Ditaksir dari Rp 10 triliun yang dianggarkan, baru Rp2,1 triliun yang dipakai. Sementara sisanya tak diketahui keberadaannya.
Selain itu, proyek tersebut juga berjalan tak sesuai target yang ditetapkan. Kemudian, menara yang dibangun, jumlah dan kualitasnya tak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Mahfud pun melaporkan kejanggalan itu ke Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin 22 Mei 2023.
Mahfud bilang, kasus bermula saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta uang Rp 10 triliun dicairkan lebih cepat.