JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Eks wakil presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung netralitas Presiden Jokowi terhadap gelaran Pilpres 2024 mendatang.
Menurut JK, Presiden Jokowi seolah melakukan intervensi terkait dengan proses Pemilu 2024.
Kata JK, Pemerintahan Jokowi yang sebentar lagi selesai masa pemerintahannya, seharusnya memberikan kesempatan luas bagi siapapun calon yang hendak maju.
"Inti penting ya bagi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, apalagi pemerintah yang akan habis masa jabatannya itu harus betul-betul membina masyarakat, artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat secara adil dan terbuka untuk bebas memilih pemimpinnya," kata JK disitat AKI Pagi, Senin 15 Mei 2023.
JK mengatakan, pemimpin ideal itu adalah pemimpin yang tidak berpihak kepada satu golongan. Dan dia disebut harus bertindak secara jujur.
"Karena itulah prinsip pemimpin dan demokrasi ini, dia harus berdiri di semua golongan terkecuali kalau pemimpin itu mau dipilih lagi. Kalau itu memang tidak bisa dihindari, karena dia termasuk bagian calon," kata JK.
JK lantas menyinggung pertemuan 6 ketua umum partai politik, di mana Nasdem tak diundang. JK melihat itu adalah salah satu indikator ada ketidaksesuaian antara pemerintahan dengan partai-partai pendukungnya.
Walaupun Nasdem sudah tak berkoalisi di Pilpres 2024, namun di satu sisi Nasdem disebut masih menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di 2019 lalu.
"Memang dilematis kalau itu, pertanyaannya kalau itu pertemuan untuk pembangunan, berarti harus semua partai yang ada dalam pemerintahan hadir kan?"
"Tapi kenapa Nasdem tidak ada, itu jelas alasan Pak Jokowi bahwa karena dia (Nadem) sudah bukan bagian dari koalisi lagi. Nah ini ada keberpihakan," katanya.
Maka itulah JK berharap Jokowi bisa lebih bijak dan arif untuk tidak memihak satu sama lain dalam kondisi seperti ini.
"Nah di situlah masalahnya, yang dipersoalkan banyak pihak itu," katanya.
Dia berharap Presiden yang kini memiliki kekuasaan dan berbagai instrumen tak menggunakannya ke arah yang buruk. Apalagi jika Indonesia sampai kembali kita ke masa lalu.
"Jadi kita ingin jangan berulang seperti itu, intinya ini untuk kebaikan semuanya, bukan bukan soal menang atau tidak. Akan jadi kebaikan untuk semua untuk menjaga seperti itu," katanya.