JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Bareskrim Polri berencana memanggil kembali Dito Mahendra pada Jumat, 18 April 2023 besok, setelah sebelumnya sempat mangkir.
Pemanggilan tersebut diketahui merupakan yang ketiga kalinya, usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal.
"Hari ini kita layangkan panggilan tersangka untuk hadir besok Jumat (28/4)," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro pada Rabu, 26 April 2023.
Mengetahui bahwa kekasih Nindy Ayunda itu dipanggil oleh Bareskrim Polri, Nikita Mirzani pun terlihat meluapkan perasaan bahagianya.
Ia bahkan mengaku akan ikut datang ke Bareskrim polri untuk melihat langsung wajah dari pria yang sempat menjebloskannya ke penjara terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.
"Kita liat Jumat pekan ini si Dito Mahendra mafia curut datang atau tidak ke bareskrim sebagai tersangka," tulis Nikita Mirzani pada keterangan unggahannya.
"Gue mau datang hari Jumat ah mau liat langsung sih b*b* ng**et," sambungnya.
Unggahan ibu tiga anak itu sontak membuat netizen ramai memberikan komentar.
Bahkan mereka meminta agar kekasih dari Toni Dedola ini bisa membuat vlog atau live sosial media, ketika berada di Bareskrim Polri.
"urrraaaaaaaa,,,,@nikitamirzanimawardi_172 ,,ntar fotoin muka dito Mahendra ya,,please," ucap salah satu netizen.
"Siaran langsung ya nyai @nikitamirzanimawardi_172 klo kesana biar kita yg jauh bs liat jg," timpal netizen lainnya.
"Buatin vlog nyai," lanjut salah satu warganet.
Akan tetapi, tak sedikit netizen yang justru menduga bahwa Dito akan kembali mangkir dari panggilan Bareskrim Polri.
"100 persen nggak akan datang kata ku besok, dan Bareskrim nggak berani jemput paksa," tutur warganet lainnya.
"Hmm kayaknya nggak bakalan Dateng deh," sambung salah satu penggemarnya.
Sebagaimana diketahui, Dito Mahendra ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menemukan 9 pubuk senjata api ilegal berbagai jenis di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2023.
Penggeledahan tersebut dilakukan berhubungan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. (mia)