"Karena dalam Keppres Nomor 19 tahun 2020 tentang pembentukan panitia nasional FIFA U20 diketuai oleh Menpora dengan ketua tim pengarahnya adalah Menko PMK, lalu diisi anggotanya adalah banyak Kementerian, di situ juga ada Mendagri, jadi saya melihat ini koordinasi Mendagri dengan para gubernurnya kan menjadi pertanyaan gitu lho, ketika Gubernur Bali misalnya, Gubernur Jateng, menyatakan penolakannya."
"Dalam konteks itu saya menyayangkan ketidakpekaan Inafoc terhadap isu Israel. Padahal Israel ini lolos sejak Juli 2022 sebagai runner up di kualifikasi Piala Eropa U-19 2022," katanya.
Dia juga menduga, memang sejauh ini ada indikasi campur aduk kepentingan politik dengan olahraga, terutama di ajang sepak bola.
Padahal dalam olahraga ada asas atau prinsip netralitas dan non diskriminasi.
"Jadi sepak bola itu harus bersifat netralitas dan non diskriminasi yang artinya juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik."
Tommy berharap semoga FIFA masih bisa bertoleransi dengan sisa waktu yang ada. Soal lobi-lobi yang bisa dilakukan oleh PSSI kepada FIFA agar tetap menggelar drawing di Bali yang sebelumnya batal, Tommy mengatakan bisa saja terjadi walau agak sulit.
Lobi-lobi yang dinilai bisa dilakukan adalah meyakinkan FIFA bahwa kondisi di dalam negeri kondusif.
"Tetapi FIFA pun kan punya punya apa ya punya feedback dari pihak yang tidak resmi lah dengan kondisi Indonesia, enggak mungkin hanya satu channel saja. Artinya kan ketika mem-batal-kan drawing di Bali FIFA juga membaca situasi yang terjadi di Indonesia terhadap penolakan itu," katanya.