Rapat PPPSRS Digelar Hybrid, Warga Apartemen Marina Ancol Apresiasi Panmus

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Panitia Musyawarah (Panmus) Apartemen Mediterania Marina Residences (MMR) Ancol Jakarta Utara menegaskan Rapat Umum Anggota (RUA) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) secara hybrid sah dan sesuai aturan. 

Rapat yang mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (SK DPRKP) DKI Jakarta Nomor 420 Tahun 2021 ini sekaligus menjadi jalan tengah untuk menampung aspirasi seluruh pemilik dan penghuni apartemen. 

Ketua Panmus MMR, Oki Benjamin Odang menampik jika RUA MMR menyalahi aturan. Dia menjelaskan, SK Dinas Perumahan Nomor 420/2021 mengatur tentang Panduan Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT), Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB), Dan Musyawarah Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Selama Bencana Non Alam Pandemi COVID-19. 

Beleid itu mengatur, PPPSRS/PPRS dapat melaksanakan RUAT atau RUALB secara elektronik (virtual meeting) sebagai alternatif penyelenggaraan rapat atau secara tatap muka dengan pembatasan.

Selain itu, ada dua alasan utama Panmus memutuskan rapat dilakukan hybrid. Pertama, penyelenggaraan RUA PPPSRS wajib dilaksanakan di lingkungan apartemen yang bersangkutan. Sementara kapasitas ruang rapat di MMR tidak mencukupi untuk menampung semua anggota yang berjumlah 1.680 unit.

”Dalam SK 240 juga disebut adanya pembatasan jumlah peserta yang hadir secara offline. Jadi kami menaati aturan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan. Dalam menjalankan amanah ini, Panmus selalu berpegang dengan aturan yang ada,” tegas Oki jelang pelaksanaan RUA, Sabtu, 18 Maret 2023, di MMR, Jakarta.

Alasan kedua, lanjut Oki, dipilihannya sistem hybrid adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota baik yang berada di luar kota Jakarta, maupun yang sedang ada kesibukan agar tetap dapat mengikuti rapat secara daring.

”Panmus ingin semua anggota bisa mengikuti rapat dan menyampaikan aspirasinya, sebab mereka berhak untuk difasilitasi. Sementara anggota yang ingin hadir juga diperbolehkan datang, kami tidak akan menghalang-halangi. Sehingga tidak benar kalau dikatakan tidak sesuai aturan. Kami malah mengambil jalan tengah agar semua aspirasi anggota tertampung,” jelasnya.