JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pengawasan dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di Pemilu 2024. 

Terkait itu,  Bawaslu menemukan lima kendala khusus saat coklit.

"Bawaslu melakukan upaya pencegahan sejak dini, baik melalui sosialisasi dan edukasi kepada pemilih, koordinasi dan kerja sama dengan KPU dan stakeholder kepemiluan, pelibatan pengawasan partisipatif, imbauan, publikasi, serta saran perbaikan secara langsung," kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Lolly Suhenti, Sabtu 18 Maret 2023.

"Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga akhir coklit (14/3/2023). Bawaslu menemukan 5 masalah utama," sambungnya.

Coklit dimulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Lolly mengatakan ada wilayah yang belum selesai melakukan coklit.

Di antaranya, terjadi di 7 kabupaten-kota di Provinsi Papua yakni Mamberamo Raya (8 Distrik, 30 Kampung), Keerom (3 distrik, 11 kampung), Jayapura (2 Distrik 4 kampung), Asmat (2 distrik, 7 kampung), Pegunungan Bintang (1 kampung), Dogiyai (5 distrik belum 100 persen), dan Sarmi (1 distrik, 7 kampung).

"Penyebabnya adalah coklit terlambat dilasanakan di awal masa coklit. Atas hal ini, Bawaslu Provinsi Papua mengimbau untuk tidak melakukan coklit pasca tanggal 14 Maret 2022 hingga ada surat keputusan KPU RI sebagai legalitas perpanjangan masa coklit," ujarnya.

Kemudian, terdapat pelaksanaan coklit yang dilakukan di luar kabupaten-kota sesuai domisili. Hal itu terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Selain itu, ada pula kendala kesulitan coklit secara door to door di tiga area rawan. Di antaranya, coklit di Apartemen, coklit terhadap pemilih sedang menjalani hukuman adat berupa diasingkan dan coklit di wilayah perbatasan.

Lolly mengatakan kendala lainnya, pemilih tidak dikenali. Hal itu terjadi di Tuban, Provinsi Jawa Timur.