ATRIBUT partai seperti umbul-umbul, spanduk, bendera dan baliho akan mengganggu keindahan dan kenyaman, apabila dipasang pada tempat yang tidak semestinya.
Misalnya pada jalur protokol negara yang kerap dilewati Presiden dan tamu-tamu negara menuju Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikatakan Ketua Bawaslu Kota Bogor, Yustinus Elyas Mau.
"Kalau memasangnya rapi, masih lumayan. Kadang, saling tumpuk sehingga malah tidak bisa terbaca.Yang terlihat cuma semaraknya bendera," kata Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.
"Yang kasihan atribut yang dipasang duluan menjadi tidak terlihat dan tidak terbaca karena tertutup atribut lainnya yang dipasang belakangan," tambah Yudi.
"Apalagi atributnya lebih besar dari yang lain ya?" kata Ayu Bahari, pemilik warteg ikut nimbrung.
"Itulah sebabnya, saat kampanye pemilu sering terjadi perang atribut capres, caleg dan parpol pada jalan-jalan protokol," kata mas Bro.
"Bukannya jalan protokol dilarang Bro," tanya Heri.
"Itu jalan protokol kepresidenan menuju istana atau jalan tertentu yang memang bebas atribut. Kalau jalan protokol, dalam artian jalan-jalan utama di kota-kota, biasanya ramai atribut kampanye," ujar mas Bro.
"Harap maklum Bro, namanya pesta demokrasi lima tahun sekali akan marak dengan beragam atribut. Tak hanya di jalan utama di kota-kota, juga di desa-desa, malah pohon mangga pun bisa berbuah umbul-umbul,” kata Yudi.
"Kalau pohon milik sendiri bisa untuk pajangan. Nah, kalau milik tetangga, gimana tuh?" celetuk Ayu.
"Itulah perlunya diatur antara Pemda/Pemkot dengan KPU, Bawaslu dan parpol peserta pemilu.Bagaimana atribut kampanye itu ditata sedemikian rupa bagaikan sebuah pentas seni menjadi tontonan bergengsi," kata mas Bro.
"Boleh juga ide kalian.." ujar Yudi. (jokles)