Yang jelas, kedaulatan negara harus terus ditegakkan.
Masih adanya impor kedelai, gula, bahkan sebagian beras, mencerminkan belum adanya swasembada pangan.
Utang memang dibutuhkan, tetapi apapun alasannya semakin banyak utang akan memberatkan.
Kita memiliki daratan yang luas dan subur, punya pula SDM unggul untuk mengelolanya menjadi surplus pangan.
Tidaklah keliru jika semakin memperkuat sektor pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan yang hingga kini masih berupa harapan.
Kedaulatan tak hanya ketahanan dan kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan, lautan dan udara kita, juga kemampuan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagaimana pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air dam kekayaan alam, apapun yang dikandung di dalamnya dipergunakan untuk orang banyak.
Dikuasai dan dikelola oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bukan dikuasai asing, pemodal atau sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya.
Jangan karena alasan bisnis dan ekonomi semata alam dieksploitasi sedemikian rupa, dengan mengabaikan asas manfaat bagi kemakmuran rakyat.
Tanpa memperhitungkan rusaknya lingkungan yang akhirnya akan merugikan generasi mendatang.
Jika itu yang terjadi, maka kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan utama dari pemanfaatan kekayaan alam sebagaimana amanat konstitusi dasar, semakin jauh terpinggirkan, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom "Kopi Pagi" di media ini.
