Adapun nantinya mobil dinas tersebut seluruhnya mobil listrik dengan spesifikasi 4.200 cc.
Hal ini sesuai standar kendaraan dinas perorangan gubernur di seluruh Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Standar kendaraan dinas berupa satu unit jip berkapasitas 4.200 cc dan satu unit sedan berkapasitas 3.000 cc.
Namun terlepas dari adanya aturan dan hak untuk pejabat mendapat kendaraan dinas, namun seyogyanya hal ini tidak membuat aparat maupun lembaga pemerintah mati rasa.
Sensitifitas terhadap perasaan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan. Terlebih hal itu terjadi di tengah sorotan akan hidup mewahnya kehidupan para pejabat di negeri ini.(*)
