Oleh : Wartawan Poskota, Muhidin
KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menyedot perhatian publik, bahkan dunia lantaran menyandera seorang pilot asing asal Selandia Baru.
Pilot maskapai Susi Air, Kapten Philips M disandera oleh KKB, pimpinan Egianus Kogoya (EK). Sebelum disandera, KKB membakar pesawat Susi Air. Sementara lima penumpangnya pihak kepolisian mengklaim telah dievakuasi. Peristiwa mengerikan itu terjadi saat pesawat Susi Air landing di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (7/2/2023) lalu.
Aksi sadis KKB bukan kali ini saja terjadi. KKB diketahui kerap membuat resah warga dan pemerintah Indonesia. Tercatat, sampai saat ini menelan korban jiwa ratusan orang dari TNI, Polri dan masyarakat.
Kilas balik, KKB merupakan kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua. Dibentuknya kelompok ini bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI. Karena itu, KKB disebut sebagai gerakan separatis.
Sebelum bernama KKB, kelompok ini dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang didirikan pada tahun 1965. OPM didirikan untuk untuk mengakhiri pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Karena gerakan mereka kerap memakan korban jiwa, pemerintah kemudian berinisiatif membentuk Otonomi Khusus bagi Papua dengan anggaran yang cukup besar.
Nah, anehnya kenapa kelompok ini masih 'merongrong' pemerintah Indonesia, dan ngotot untuk melepaskan diri dari NKRI. Pertanyaannya? Apakah anggaran tersebut sudah benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua atau hanya dinikmati oleh golongan elite saja.
Ini yang harus di-clear-kan dahulu agar terang benderang. Karena tidak mungkin mereka (KKB) mau melepaskan diri apabila memang di Bumi Cenderawasih itu makmur-sejahtera, atau tercukupi secara ekonominya maupun fasilitasnya.
Pemerintah harus mencari solusi tanpa dengan tindakan kekerasan. Ajak KKB dan perwakilan pemerintah saling duduk bersama. Sebagai mediator jangan dari aparat keamanan karena rawan akan terjadi gesekan. Pakai mediator dari pihak sipil, dan pastikan benar-benar netral untuk mengatasi persoalan di Papua.
Kalau perlu siarkan secara live oleh televisi nasional, agar masyarakat tahu yang sebenarnya terjadi di Papua. Asalkan jangan memisahkan diri dari NKRI. Dan, pemerintah Indonesia harus terbuka, serta jangan ada yang ditutupi soal Papua.
Karena segala persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik, apabila memang kedua belah pihak ingin menyelesaikan secara baik, dan memang tidak ada 'misi dan visi' yang 'sengaja' untuk mengacaukan Indonesia dengan kasus Papua.
Ingat, jangan pakai lama. Segera lakukan tindakan negosiasi. Karena jika pemerintah Indonesia lama untuk membebaskan pilot Susi Air, maka tidak menutup kemungkinan hubungan baik antara pemerintah Selandia Baru dan Indonesia menjadi kandas. (*)