JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Konsumsi masyarakat atas jenis Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) menurun pasca penerapan cukai. Hal ini sudah terbukti di berbagai negara.
Pernyataan tersebut datang dari Direktur Kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda.
CISDI dalam paparannya menerangkan bahwa penerapan 20 persen cukai MBDK di berbagai negara bagian di Amerika Serikat diperkirakan akan menurunkan konsumsi MBDK sebesar 24 persen. Demikian dikutip dari VOA pada Rabu (11/02/2023).
Sedangkan Meksiko berhasil menurunkan jumlah pembelian MBDK sebesar 19 persen melalui penerapan cukai MBDK sebesar 10 persen dan diperkirakan akan lebih efektif lagi bila tarif tersebut ditingkatkan.
Kebijakan cukai MBDK di Inggris dapat mendorong penurunan kadar dula sebesar 11 persen pada periode 2016-2017. Studi pemodelan di Thailand juga menunjukkan cukai MBDK sebesar 20 persen dan 25 persen dapat menurunkan prevalensi obesitas sebesar 3,83 persen dan 4,91 persen.
“Namun kaitannya apakah dengan cukai MBDK bisa menurunkan prevalensi penyakit dan sebagainya, kita masih membutuhkan studi panjang, berapa tahun ke depan mungkin sudah ada hasilnya. Karena pemberlakuannya masih baru, di banyak negara pun masih terbukti untuk menurunkan konsumsi sudah cukup konservatif,” ungkap Olivia.
Dalam konteks Indonesia, studi elastisitas harga MBDK menunjukkan apabila ada penerapan cukai MBDK sebesar 20 persen maka akan menurunkan konsumsi MBDK tersebut sekitar 17,5 persen.
“Jadi itu modeling yang kami lakukan estimasinya seperti itu. Dari studi tersebut sebenarnya masyarakat memang menunjukkan perubahan perilaku ketika cukai MBDK diberlakukan,” lanjut dia.
Olivia lebih jauh menuturkan bahwa kebijakan fiskal seperti penerapan cukai MBDK merupakan satu hal penting yang terbukti bisa menurunkan konsumsi MBDK secara konservatif dan cepat. Namun kebijakan fiskal ini perlu didukung dengan kebijakan non fiskal lainnya.
Beberapa kebijakan yang sudah ada seperti pencantuman kandungan nutrisi di dalam makanan dan minuman sudah cukup baik. Namun pengawasan dan penegakkan hukumnya masih sangat lemah.
“Itu sebenarnya bisa dioptimalkan juga oleh Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif dan promotif,” ungkapnya.
Dia menambahkan,“Di sisi lain banyak kebijakan non fiskal lainnya yang di dukung oleh lintas kementerian bukan saja Kementerian Kesehatan. Misalnya pembangunan infrastruktur fisik, kantin sekolah, edukasi guru dan orang tua, kemudian pembatasan iklan dan pemasaran.”
Olivia berpendapat hal-hal yang tak kalah penting untuk menghentikan tren kenaikan diabetes di Indonesia adalah dengan menyediakan makanan sehat dengan harga yang terjangkau.
“Karena sekarang lebih tersedia dan lebih terjangkau itu makanan tidak sehat karena lebih murah, lebih mudah didapat. Jadi pemerintah butuh juga meningkatkan keterjangkauan dari makanan sehat, subsidi makanan sehat akan menjadi kebijakan penting,” pungkas Olivia Herlinda. ***
