Pepatah dahulu yang menyebut "besarnya biaya hidup di Ibu Kota, karena buang air kecil saja bayar", kini benar-benar dirasakan warga.
Pasalnya, saat ini apapun yang ada Jakarta harus bayar demi mendapatkan fasilitas yang selama ini dibangun menggunakan uang rakyat.
Setelah sebelumnya pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan wacana jalan berbayar bagi kendaraan yang melintas di 25 ruas jalan, kini para pejalan kaki juga diminta untuk melakukan hal yang sama.
Di mana para pengguna Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, juga dikagetkan karena harus menyiapkan uang non tunai.
Warga yang melintas di jembatan penghubung Stasiun KRL Kebayoran melalui Halte Koridor 8 Pasar Kebayoran, wajib membayar Rp3.500.
Hal itu pun akhirnya kini menjadi perbincangan masyarakat, hingga para anggota dewan.
Mereka menyebut kebijakan itu sangat memberatkan padahal pembangunan fasilitas itu mengunakan uang yang bersumber dari APBD.
Leman, 36, menyebut Pemprov DKI kini terbilang "mata duitan" karena semua fasilitas yang ada didalamnya harus bayar.
Atas hal itu, karyawan swasta ini pun menilai apa yang dilakukan sangatlah tidak tepat dan malah menimbulkan masalah baru.
"Kita semua diminta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menerapkan jalan berbayar. Tapi sekarang, mau lewat jembatan saja juga disuruh bayar lagi, makin nggak jelas aja ini Pemprov DKI," imbuhnya.
Leman menilai kebijakan-kebijakan yang muncul itu pun membuat masyarakat Jakarta semakin terbebani.
Karena seharusnya, fasilitas yang selama ini disiapkan bisa membuat masyarakat semakin kerasan hidup di Jakarta sekaligus menikmati fasilitas yang disiapkan.
"Istilahnya saat ini tinggal di Jakarta itu memang sangat berat. Selain buang air kecil yang bayar, menikmati fasilitas juga harus menyetorkan uang ke pemerintah," pungkasnya. (ifand)