JAKARTA, POSOKOTA.CO.ID - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menyebut dugaan kasus kolusi yang menyeret PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) hanya satu dari sekian masalah yang ada.
Gilbert memprediksi, seiring waktu sejumlah persoalan yang terjadi pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan terbongkar satu persatu.
"Mungkin ke depan masih akan ada lagi yang terbuka. Karena memang administrasi era Anies tidak puritan," ujad Gilbert saat dihubungi, Jumat (3/2/2023).
Namun begitu, terkait dugaan kolusi PT Jakpro dalam tender proyek revitalisasi TIM, Gilbert sendiri mengaku tidak tahu menahu karena hal itu tidak jadi materi pembahasan di Komisi B DPRD DKI Jakarta.
"Soal tender kita tidak tahu atau terlibat, karena secara sistem memang bukan urusan kita," ucap Politikus PDI Perjuangan ini.
Kendati demikian, Gilbert tetap mendesak PT Jakpro untuk membuktikan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam dugaan kasus tersebut. "Silahkan dibuktikan atau klarifikasi saja," tandasnya.
Sebelumnya, melalui akun instagram resminya KPPU RI melayangkan fugaan kolusi proyek revitalisasi TIM Tahap III oleh Jakpro itu masuk dalam laporan KPPU dan kini tengah memasuki tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Komisi.
"Ketika revitalisasi masih berlangsung, KPPU menerima laporan adanya dugaan persekongkolan atau kolusi dalam pengadaan revitalisasi tahap 3," tulis Instagram @kppu_ri.
Terdapat tiga pihak yang menjadi terlapor dalam kasus tersebut, yakni pelaksana tender, PT Jakarta Propertindo (terlapor I), PT Pembangunan Perumahan Tbk (terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (terlapor III).
KPPU menjelaskan kronologi dugaan persekongkolan terjadi saat pengadaan revitalisasi tahap tiga, dilaksanakan oleh tim pengadaan pada tanggal 21 April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas dua jenis dokumen, yakni administrasi dan teknis, serta harga.
Terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT Waskita Karya, KSO PP-JAKON, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adhi Karya, dan PT Hutama Karya.
"Dari hasil evaluasi, secara berurutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan KSO PP-JAKON menduduki peringkat 1 hingga 3 dalam tender tersebut," urai KPPU.
Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum Jakpro. Namun, pada tanggal 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang.
Lalu pada tender kedua, terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu KSO PT Waskita Karya-PT MSP, PT Adhi Karya, KSO PP-JAKON, dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Dari hasil evaluasi, KSO PP-JAKON dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender.
"Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum Terlapor I (Jakpro), dan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan KSO PP-JAKON sebagai pemenang tender tersebut," jelasnya.
Dari kondisi ini, Investigator Penuntutan KPPU menilai bahwa diduga telah terjadi upaya bersekongkol atau kolusi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan cara membatalkan tender pertama pada tanggal 21 Juni 2021.
"Tindakan pembatalan tender dianggap sebagai tindakan memfasilitasi yang dikategorikan sebagai perbuatan bersekongkol. Pembatalan tender tanpa alasan yang jelas dan transparan pun dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang merugikan peserta tender, sehingga seluruh unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi," ungkapnya.
Sebagai informasi, dugaan persengkokolan pemenangan tender proyek TIM ini telah menambah daftar masalah yang ditinggalkan Anies di Jakarta.
Dugaan ini muncul pasca adanya tudingan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Sebelumnya, kepemimpinan Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah tercoreng pasca munculnya dugaan korupsi dalam program Formula E hingga dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). (Aldi)