Dinasti Politik Kian Menggelitik

Kebijakanyang diterapkan semata demi kepentingan negeri dan rakyatnya, bukan semata bagi kerabatnya.

Kalaupun melanggengkan kekuasaan, adalah kekuasaan untuk melindungi rakyatnya, bukan kelompok dinastinya. 

Sebut saja Raja Balaputradewa yang memimpin Kerajaan Sriwijaya, Sultan Agung (Kerajaan Mataram), Hayam Wuruk (Kerajaan Majapahit) dan masih banyak lagi keturunannya yang sukses sebagai pemimpin yang patut diteladani oleh para pemimpin era kini.

Kita kenal istilah “Sabda pandhita ratu” – apa yang telah diajarkan oleh 
para pandito, diucapkan oleh raja tidak boleh di-ubah kembali. 

Ini memberi pencerahan bahwa seorang pemimpin harus teguh prinsip, taat asas, konsisten.Wajib mengimplementasikan apa yang telah diucapkan.

Mampu menyelaraskan antara ucapan den-gan perbuatan seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.

Di era sekarang, jika ada anggota keluarga penguasa terjun ke dunia politik dengan alasan ikut berkontribusi membangun daerahnya, hendaknya setelah menjadi pejabat publik (gubernur, bupati/walikota atau wakil rakyat), senantiasa membuat kebijakan yang prorakyat, bukan untuk kerabat dan teman sejawat.

Masih lemahnya sikap konsistensi inilah yang membuat dinasti politik ditolak.

Fakta acap mempertontonkan ikatan keluarga lebih kuat, ketimbang untuk rakyat, hingga melahirkan penyimpangan dan penyelewengan.

Hingga kini belum ada aturan yang melarang dinasti politik, mengingat setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih.