Kasus Bentrokan di Morowali, Pengamat Dukung Pernyataan Bahlil Jaga Stabilitas Keamanan dan Investasi

“Sehingga sampai terjadinya seperti itu persoalannya tentu yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut, karena bentrokan itu ada di wilayah perusahaan tersebut,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah selaku pengambil kebijakan tertinggi harus memastikan pihak perusahan melakukan audit terkait perlindungan tenaga demi memberikan kepastian kepada para investor yang mau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, langkah ini juga memastikan pemerintah menjamin keamanan bagi setiap investor. 

“Saya belum tau apakah pemerintah melakukan itu atau tidak, karena ketika misalkan tidak melakukan upaya-upaya itu maka dengan entengnya investor akan mengatakan ya sudah saya cukup beberapa tahun saja untuk melakukan investasi di sini saja. Artinya di tengah krisis global yang saya kira tidak menentu di tahun-tahun ini dikhawatirkan terjadi PHK juga,” bebernya.

Lewat audit ini pemerintah punya pegangan jika ke depan para investor melakukan ancaman untuk menarik duitnya dan kembali ke negara asalnya, pemerintah bisa melakukan perlawanan dengan bukti-bukti audit tersebut. 

“Kemudian ada ancaman investor untuk menarik duitnya, menjual sahamnya dan kembali ke negara asalnya serta melakukan ancaman kepada perusahan, kita punya imunitas untuk kemudian menangkalnya atau tidak. Nah itu juga persoalan dilematis yang saat ini,” jelasnya juga. 

Robi Sugara juga meminta agar pihak perusahan memberikan kompensasi kepada korban bentrokan di Morowali demi meredam bentrokan tersebut dan tidak melebar kemana-mana. 

“Saya kira kalau opsinya adalah melakukan penekanan agar kasus di Morowali itu baik-baik saja, maka kompensasi harus segera dilakukan, misalkan diberikan baik itu oleh perusahaan kepada pekerja-pekerja yang terkena imbas dari kerusuhan kemarin,” tandasnya.(*)