JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kemenag memiliki harapan agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk musim haji ini sebesar Rp69 juta untuk setiap jemaah haji bisa diturunkan.
"Jadi kami pun tidak ada niat memberatkan calon jemaah," terang Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief dalam acara Media Gathering bertajuk 'Biaya Haji 2023 Naik?', di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Pembicara dalam acara itu Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan juga hadir Stafsus Menag, Wibowo Prasetyo.
Seperti diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, pemerintah mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp69.193.733.
Bipih adalah komponen biaya yang dibayar oleh jemaah haji.
Jumlah Bipih yang diusulkan tahun ini adalah 70% dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909. Sisanya yang 30% (Rp29.700.175) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan.
Hilman Latief mengungkapkan bahwa penetapan Bipih baru diputuskan Pemerintah dan DPR pada pertengahan Februari 2022.
Sebab itu, masih ada waktu diskusi atau berdebat untuk membicarakan Bipih.
"Kami menawarkan satu formula yang ideal untuk kelanjutan dana haji, bukan hanya untuk yang akan berangkat besok, tapi juga untuk tahun berikutnya," tutur Hilman.
Menurut dia, kalau nanti terjadi penurunan (dari usulan Bipih kepada DPR) tentu kita akan melihat (penyebab turunnya) apakah karena harga avtur (bahan bakar pesawat) turun, atau kita juga akan nilai tukar dolar AS dan riyal terhadap rupiah, dan komponen biaya lainnya yang akan dibicarakan dengan Komisi VIII DPR.
"Sebab Itu, dalam pembahasan Bipih ini juga menghadirkan para ahli. Dan saya kira DPR juga memahami tentang kondisi keuangan haji," papar Hilman.
"Kita masih mencari solusi dan rasionalisasi bersama. Kita harus punya empati dan simpati bagaimana kita memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrian jemaah haji Indonesia. Kemenag sama sekali tidak ada niat memberatkan calon jemaah haji," ujar Hilman.
Ia menambahkan dengan biaya dan nilai manfaat yang sangat tinggi diperlukan rasionalisasi.
Kita harus bisa menawarkan pembiayaan yang normal. (johara)