ADVERTISEMENT

Presiden Minta Informasi Intelijen Disampaikan Cepat, Jangan Sudah Kejadian Baru Dikasih Tahu

Rabu, 18 Januari 2023 14:49 WIB

Share
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023. (biro pers)
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023. (biro pers)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Presiden Joko Widodo menilai lagi informasi intelijen menjadi sangat vital bagi dirinya, karena itu digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya.
 
"Sebab Itu, saya berharap   Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat," terang Jokowi.
 
Itu diutarakan Kepala Negara dalam arahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2023 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
 
Hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
"'Pak ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu, sekali lagi informasi intelijen menjadi sangat vital," tegasnya
 
Presiden menilai informasi intelijen merupakan sebuah kunci untuk menentukan langkah preventif di tengah instabilitas global. 
 
Oleh karena itu, Presiden meminta Kemhan  untuk bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan. "Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana," ujar tegas Jokowi.
 
Kepala Negara menilai bahwa Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Presiden menyebut informasi intelijen tersebut dapat bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
 
"Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif," Jokowi menambahkan. (johara)
 
 

ADVERTISEMENT

Reporter: Agus Johara
Editor: Tri Haryanti
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT