JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tak lama lagi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan digelar, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di seluruh Indonesia.
Presiden juga menegaskan agar masyarakat jangan sampai menjadi korban politik, terutama politik identitas.
"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas," tegas Presiden.
Itu diutarakan Kepala Negara dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan sebagai bentuk upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik.
Presiden juga mengingatkan TNI dan Polri untuk tidak melakukan politik praktis.
"Betul-betul harus memiliki, tahun ini sudah masuk tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan, saya titip betul masalah ini," lanjut Presiden.
Selain itu, berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial, Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dalam beribadah.
Menurut Kepala Negara, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah," tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak bisa dipatahkan dengan kesepakatan apapun.
Oleh karenanya, Presiden meminta kepada jajarannya untuk memahami aturan tersebut yang memberikan kebebasan beragama dan beribadah.
"Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah, hati-hati lho, konstitusi kita hati-hati lho, menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho kita semua harus tahu masalah ini, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah," pungkas Jokowi. (johara)