Apalagi sekarang masyarakat harus mengantre untuk mendapat pelayanan kesehatan (yankes) dari pemerintah daerah.
"Sekarang saja untuk mendapat ruang ICU dan NICU itu antre, inkubator juga antre. Ini, di mana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta sengsara karena keterbatasan alat-alat kesehatan kita," sindirnya.
Anggota Komisi E DPRD ini lalu membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap dan canggih.
Seharusnya, kata dia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia hingga mencapai Rp 83,7 triliun pada 2023.
"Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre," ungkap dia.
"Cepat bertobatlah para pejabat DKI, sebelum terlambat," sambung Baco.
Sekertaris DPD Golkar DKI ini juga berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan alkes tersebut.
Padahal, kata dia, Komisi E telah menyetujui anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penghilangan dana alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta," pungkas Baco.
