IPDN Diharapkan Jadi 'Think Tank' Pengambilan Kebijakan di Indonesia

Selasa 10 Jan 2023, 23:29 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi secara hybrid. (foto: ist)

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi secara hybrid. (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa menjadi think tank (center of excellence) dalam pengambilan kebijakan di Indonesia. 

"(IPDN) Tidak hanya sekadar menggodok (atau) mempersiapkan calon-calon birokrat, pemimpin, tapi juga menjadi center of excellence, menjadi think tank. Jadi permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dikaji, tidak hanya (di) tempat pendidikan, (tetapi juga) dikaji dengan kemampuan scientific, ilmiah," ucap Mendagri di Gedung Balairung Rudini, dan Pembangunan Gedung Perpustakaan IPDN di Kampus Jatinangor, Selasa (10/1/2023). 

Mendagri menyampaikan, birokrat adalah jantung pemerintahan.

IPDN menjadi salah satu sekolah kedinasan yang menggodok praja menjadi birokrat yang baik.

Dia berpesan agar IPDN betul-betul menjadi kebanggaan pemerintah Indonesia karena menjadi dapur penggodokan calon-calon pemimpin birokrat.

"Jadi kalau berteori saja itu hanya untuk menara gading, hanya untuk wacana saja di kalangan para akademik, sebaliknya membuat kebijakan tanpa didasari pada kajian yang ilmiah itu untung-untungan. Yang paling baik adalah membuat kebijakan yang didasarkan pada kajian ilmiah," ujarnya.

Mendagri menyampaikan beberapa upaya perbaikan, yang dapat mendukung IPDN menjadi pusat pendidikan dan penggodokan calon pemimpin, selain dengan perbaikan sarana prasarana. 

"Pertama, kurikulum IPDN harus diperbarui sesuai dengan keadaan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan politik yang bergerak dinamis," tutur Mendagri.

Kedua, dalam sistem pendidikan, Mendagri menekankan agar kekerasan di IPDN bisa dihilangkan.

Menurutnya, kekerasan tidak memiliki manfaat dan hanya menjadi ajang balas dendam antarangkatan.

Ketiga, Mendagri meminta para praja terbaik bisa menempuh pendidikan ke luar negeri dengan memanfaatkan beasiswa yang diberikan pemerintah, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). (johara)

News Update