JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta serius memperhatikan eksistensi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta.
Pj Gubernur didesak untuk menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat, SKPD dan BUMD untuk membantu, memfasilitasi dan memberikan pembinaan maksimal kepada para pelaku UMKM di Jakarta Pusat dan DKI Jakarta pada umumnya.
Tujuannya guna menghadapi lesunya perekonomian global yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pada 2023 ini.
Ketua Kamar Dagang dan Industri ( KADIN) Jakarta Pusat, RH Victor Aritonang merespon tinjauan Presiden Joko Widodo dan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (2/1/2023).
Menurutnya, kunjungan Presiden Jokowi dan Pj Gubernur DKI itu harus kita maknai dengan mendorong optimisme para pelaku UMKM.
"Tapi ada yang tersembunyi. Para pedagang mengeluh berkurangnya pengunjung dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini harus direspon oleh PJ Gubernur, Wali Kota Jakarta Pusat, jajaran SKPD dan BUMD dengan sungguh-sungguh," ujar Victor Aritonang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/1/2023).
Ia menyatakan, perlu segera ada kebijakan dari Pj Gubernur yang nyata-nyata pro pada masyarakat pelaku UMKM.
"Ya harus ada kebijakan yang mendukung eksistensi UMKM. Para pelaku usaha kecil menengah diberi kesempatan ikut mengerjakan proyek- proyek skala kecil menengah di SKPD dan BUMD," ucapnya.
Victor menambahkan, para pelaku UMKM diberi peluang mengikuti lelang E-Katalog.
"Yang terjadi selama ini Wali Kota, SKPD, BUMD baru lip servise saja. Pernyataannya mereka siap membantu UMKM dan pelaku usaha kecil menengah, namun diimplementasikan belum ada. Buktinya ada di SKPD yang hanya memberi kesempatan kepada "Kelompok Tiga Besar" (pengusaha yang itu itu saja)," katanya.
Victor menambahkan, BUMD seperti Jakpro, Bank DKI, MRT, LRT Jakarta, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan lain-lain membentuk PT yang mengambil proyek-proyek kecil yang seharusnya diberikan kesempatan kepada UMKM di Jakarta.
Ke depan menghadapi pelambatan ekonomi global, harus ada keperpihakan secara nyata dari Pj Gubernur, Wali Kota, SKPD dan BUMD.
"Ya kami akan mengajukan surat permohonan kepada Pj Gubernur, Wali Kota, Kepala Dinas dan Suku Dinas memanfaatkan ruang-ruang strategis misalnya di Balai Kota, halaman kantor Wali Kota untuk menyelenggarakan bazar dan pameran UMKM pada Rabu, Kamis dan Jumat. Mengapa harus di sana? Sasarannya pada ASN, karena mereka stabil gajian, menerima TKD tiap bulan, sehingga memiliki daya beli produk-produk UMKM," tuturnya.
Victor juga akan mengajukan surat pemanfaatan ruang untuk bazar dan pameran di kantor-kantor Kementerian di wilayah Jakarta Pusat.
Sebagaimana diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Dirut PD Pasar Jaya Tri Prasetyo turut mendampingi Presiden Joko Widodo saat meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (2/1/2023).
Tinjauan dilakukan dalam rangka memantau perkembangan perekonomian pada awal tahun 2023.
Dalam tinjauannya, Pj Gubernur Heru memastikan, segala kegiatan perekonomian di Jakarta berjalan dengan baik, terutama saat mengawali Tahun 2023.
Ia optimis kegiatan ekonomi di berbagai pasar bisa tumbuh dan taraf kehidupan warga Jakarta lebih sejahtera.
"Dalam mengawali 2023, kita ingin segala kegiatan masyarakat berjalan dengan semestinya, terutama di bidang perekonomian. Kami tadi bersama Presiden melihat berbagai kegiatan perekonomian dan memastikan semuanya berjalan lancar, sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik," ujar Heru di Jakarta, Senin (2/1/2023).