“Pemerintah harus berpikir out of the box dalam memperbaiki berbagai kebijakan Perlinsos. Selama ini rakyat miskin hanya dijadikan objek bukan sebagai subjek atas pembangunan. Selama rakyat hanya menjadi objek, kebijakan perlinsos akan sangat sulit untuk responsif. Oleh karena itu upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus bersamaan dengan dan dibarengi usaha untuk mendengar suara orang miskin," jelas Ari.
Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KRPS) yang beranggotakan SPRI, IBP, Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA dan Kotakita menggelar Diskusi Catatan Akhir Tahun Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial untuk Rakyat Miskin.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid dihadiri 200 orang peserta dari Asahan (Sumatera Utara), Lampung, Banten, DKI Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Jogjakarta, Mojokerto, Parepare (Sulawesi Selatan) dan Bima (NTB).
