JAKARTA, POSKOTA CO. ID - Lurah Duri Kepa, Abdul Rosid mengaku tengah mengkroscek diduga adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum diduga bu RW.
"Oknum istri RW sudah kita mintai keterangan. Itu kejadian di 2018," kata Rosid saat dikonfirmasi, Rabu (28/12/2022).
Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan sanksi apa yang akan dikenakan jika oknum diduga bu RW terbukti melakukan pungli.
"Sedang dipelajari pak," kata Rosid melalui pesan singkat.
Namun demikian, Rosid memastikan bahwa seluruh pelayanan terkait pengurusan dokumen di Kelurahan dipastikan gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Jika warga merasa ada yang menjadi korban pungli, maka diharapkan dapat segera langsung melaporkan ke Kelurahan.
"Pada prinsipnya semua pelayanan pengurusan dokumen seperti KTP ataupun KK dipastikan gratis tanpa dipungut biaya," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Pasangan suami istri (pasutri) warga Jakarta Barat menjadi korban pungutan liar (pungli). Korban diperas hingga Rp 2,5 juta saat akan melakukan pengurusun dokumen kependudukan.
Praktik dugaan pungli itu terjadi di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Korban bernama Hendra mengatakan, pada 2018 lalu, dirinya dan istri ditawarkan oleh tetangganya sendiri untuk membuat akta kelahiran sang anak yang masih berusia 2 tahun saat itu.
"Anak kan lahir di Jakarta, terus saya punya tetangga dia mawarin 'itu anaknya udah punya akta belum, udah punya identitas gitu'. Terus dia (tetangga) nawarin 'kalo mau tar bikin aja'. Dia nawarin 'kalo misalnya mau langsung jadi semuanya lengkap, ya bayar'," ujarnya kepada wartawan saat ditemui, Selasa (27/12/2022).
Kemudian Hendra dan istri menanyakan perihal biaya yang dikeluarkan jika ingin mengurus dokumen KTP dan KK itu.
Dia sempat menawar harga yang telah ditawarkan oleh tetangganya itu. Hanya saja, tawar menawar yang dilakukan saat itu tidak berlaku.
"Ya kan dia bilang ibaratnya ini kan ngurusnya lewat jalan 'tol'. Ya misalnya mau cepet ya segitu, katanya. Terus dia kan ngomong mulu, ya udah tuh saya serahin uangnya Rp 1,5 juta," jelas Hendra.
Selang beberapa bulan, dokumen berupa KTP dan KK sudah jadi. Nama Hendra dan istri sudah masuk dalam satu KK.
Hendra dan istrinya lalu menanyakan perihal akta kelahiran sang anak. Diduga oknum perempuan yang diduga bu RW itu malah meminta sejumlah uang.
"Dia nawarin 'mau gak bayar sejuta aku jadiin (akta kelahiran anak), tiga bulan bisa jadi'," kata Jumi, istri Hendra yang saat itu juga menyaksikan.
"Sempet juga pas aku waktu anakku umur tiga tahun aku nanyain 'mana akte' sampe berantem, sempet berantem sama aku (adu mulut)," sambungnya.
Dugaan pungli itu terbongkar setelah Jumi dan suaminya bertandang ke kantor Kelurahan. Pasutri itu datang dengan maksud menanyakan dokumen yang dijanjikan.
Si oknum diduga bu RW itu kalang kabut. Dia panik dan akan mengembalikan uang yang kadung disetor sejak 2018 lalu.(pandi)