JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah mengumumkan bahwa kemungkinan Pemberlakuan Pembatasan Kegiayan Masyarakat (PPKM) akan dicabut akhir tahun 2022 ini.
Merespon hal tersebut, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengusulkan agar pencabutan dilakukan setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.
"Ya saya kira ujian kita kemungkinan terakhir insyaallah itu adalah di akhir tahun ini. Karena sebetulnya kita sedang mengalami satu gelombang saat ini, ya tapi masalahnya kita sangat lemah dalam deteksi dan itu berbahaya karena masalah dari Covid ini bukan berhenti pada status akutnya, tapi potensi long Covid yang akan menurunkan kualitas SDM," kata Dicky saat dihubungi awak media, Kamis (22/12/2022).
Karena itu, Dicky berharap, pencabutan PPKM dilakukan jika situasi pandemi terkendali pada awal tahun baru 2023.
Tak hanya itu, ia juga mewanti-wanti kenaikan kasus Corona yang sedang terjadi di China saat ini.
"Bicara mitigasi, strategi termasuk di dalamnya PPKM saya kira kita harus tunggulah, sampai kapan? Sampai situasi di awal tahun Januari mulai kita lihat terkendali," ucapnya.
"Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks juga kita melihat apa yang akan direspons dalam situasi di China yang masih akan kita lihat dalam 2 bulan ke depan bahkan," tambah Dicky.
Maka dari itu, dalam menghadapi rencana pencabutan PPKM, Dicky meminta agar pemerintah menggencarkan vaksinasi.
Sebab menurutnya, vaksinasi booster sudah harus pada capaian 50 persen.
"Jangan lupakan ketika ini dicabut pastikan bahwa vaksinasi primer pada anak juga sudah meningkat, ini yang masih PR. Kemudian vaksinasi booster jangan di bawah 50 persen setidaknya 50 persen vaksinasi booster ini, dan itu bukan hanya di lansia, tapi juga termasuk pekerja kesehatan, atau komorbid yang masuk dalam kategori risiko," terangnya.
Dicky menyebut, vaksinasi merupakan modal proteksi dan imunitas.
Untuk itu ia berharap setelah pencabutan PPKM nanti masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan.
"Kemudian dicabut ini akan membuat banyak pengabaian-pengabaian. Yang ini akhirnya membuat kita menjadi kontributor dalam pemunduran lagi nanti. Akhir dari status pendemi sebenarnya sudah mulai terlihat, nah kesabaran itu harus kita jaga, ya setidaknya sampai Januari tahun depan cuma beberapa minggu ke depan," jelasnya.
Karena itu, Dicky meminta kepada pemerintah agar berhati-hati dalam berbicara mengenai endemi.
Sebab, ia tidak ingin adanya pengabaian terhadap protokol kesehatan (prokes).
"Tapi bicara kalau status endemi itu agak harus hati-hati ya, karena tidak statis dia, dan itu cenderung lebih nanti jangan dibawa ke ranah politis atau ekonomis karena nanti khawatir saya ke arah pengabaian, mengarah ke kelemahan atau penurunan dari mitigasi," tuturnya.
Karena sekali lagi, bicara bicara penyakit Covid-19 ini, satu dia berkarakter akan menjadi endemi, jelas.
Tapi kapan di mana, itu akan sangat statis, karena akan bergantung juga pada kondisi negara lain.
"Seperti yang China yang saya sampaikan tadi, karena lahir satu varian atau sub varian yang bisa merusak modal imunitas yang sudah timbul dari vaksinasi atau infeksi," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi berbicara tentang kasus Covid-19 yang mulai terkendali.
Jokowi menyatakan kemungkinan PPKM akan berakhir pada akhir tahun.
"Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM kita," pungkas Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022) kemarin. (aldi)
