TOKOH elit Indonesia memang lucu-lucu. Dulu ngebet amandemen UUD 1945 untuk membatasi masa jabatan presiden, sekarang malah pengin ditambah lagi. Ada lagi yang omong tunda Pemilu 2024. Nama Jokowi pun masuk dalam pusaran itu.
Dulu kan periodisasi jabatan Presiden tidak dibatasi. Lantas, karena dampak buruk tanpa pembatasan itu, reformasi membatasi dua periode.
Tapi, belakangan muncul dan tenggelam wacana masa jabatan presiden tiga periode. Penggalangan massa sempat terjadi di mana-mana. Jokowi sendiri juga tidak begitu tegas menyikapinya.
Ketika beberapa bulan sebelumnya sempat menyatakan bahwa orang yang mendorongnya mejadi Presiden tiga periode, Jokowi tegas. Katanya, orang yang mendorong tiga periode itu, ingin menampar muka, ingin mencari muka, ingin menjerumuskan.
Jokowi sendiri sempat menyatakan tidak ingin tiga periode. Tapi ketika muncul penggalangan massa tidak tegas lagi.
Nah, kemudian ketika PDIP menolak amandemen, kondisi mereda. Nah, belakangan muncul tunda Pemilu.
Pertama dari Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dengan agak ruwet dia mengusulkan adanya upaya kembali ke UUD 1945 asli, tentunya ada sidang umum MPR untuk amandemen, dan juga Dekrit Presiden.
Kalau ikut saran itu, betapa berat langkah yang harus diambil Presiden Jokowi.
“Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” ungkap La Nyalla di Potcasd Rafly Harun.
Itu berarti menunda Pemilu 2024 dan juga kembali ke masa jabatan Presiden tanpa batas. Dorongan untuk Dekrit Presiden, sungguh luar biasa.
Biaya politik sangat berat taruhannya. Ingat Presiden Gus Dur menyampaikan kata-kata Gus Dur, selain dia jatuh, kondisi politik luar biasa panas.
Soal omongan Ketua MPR Bambang Soesatyo bahwa pemilu dan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang pelaksanaannya, juga penuh risiko besar.
“Pemilu dan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang pelaksanannya, misalnya dengan menunda atau yang sejenisnya,” ujar Bambang.
Entah itu datang dari Jokowi, atau dari orang lain, kalau sampai terjadi upaya Presiden 3 periode ataupun tunda Pemilu 2024, itu bakal mengena ke Jokowi. Dan Jokowi akan rusak namanya.
Yah karena dia dicatat sebagai tokoh yang rakus kekuasaan, sekarang saja sudah mulai disebutsebut rakus itu, karena dipandang mengupayakan anak dan menantunya menjadi Wali Kota.
Jokowi juga akan buruk dari catatan demokrasi dia mengejar kekuasaan, dengan berbagai upaya untuk kekuasaannya. Tudingan mengkondisikan amandemen, sudah pasti.
Dari sisi PDIP juga akan kena getahnya. Kalau sampai ada proses amendemen, pasti ada reaksi dari mass, ada yang menyebut bakal ada people power. Maka yang cawe-cawe untuk membentengi Jokowi, tentulah PDIP.
Kalau sampai ada pertumpahan darah, PDIP juga yang ikut kena. Lalu, apakah orang-orang yang omong tiga periode atau tunda Pemilu akan cawe-cawe, seberapa tanggung jawabnya? Yang paling kena, pastilah PDIP, namanya akan tercoreng.
Selain itu, juga akan dicap, kader PDIP berbahaya untuk memimpin negara, bermain-main dengan konstitusi dan rakyat. Dulu Bung Karno sudah Presiden seumur hidup, kalau terulang dengan Jokowi, catatan makin tebal untuk partai nasionalis itu. Penilai miring dari rakyat bisa saja terjadi. Maka PDIP bisa kena hukuman di Pemilu berikutnya. PDIP bisa tekor. (winotoAnung)